Peningkatan Program Promotif dan Preventif Sektor Kesehatan Harus Menjadi Perhatian Bersama

JAKARTA (13 Oktober): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengajak semua pihak untuk mendorong terus peningkatan program promotif preventif guna menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

“Program promotif dan preventif harus terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit kronis di masyarakat yang memerlukan biaya yang lebih mahal untuk pengobatannya,” tegas Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/10).

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan pada 2022 pembayaran klaim pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp 113,47 triliun. Dari klaim tersebut, senilai Rp 24,05 triliun untuk membiayai penyakit katastropik seperti antara lain penyakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, hemofilia, thalasemia, leukimia hingga sirosis hati.

Menurut Lestari, untuk mencegah peningkatan pembiayaan sejumlah penyakit katastropik itu lebih tinggi lagi, upaya mengakselerasi langkah-langkah promotif dan preventif menjadi kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya menggalakkan langkah promotif dan preventif harus melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas agar pesan yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dengan baik.

Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah 2 itu, dukungan untuk memasyarakatkan langkah promotif dan preventif, seperti membangun pola hidup sehat sejak dini, pengetahuan tentang gizi seimbang, hingga metode pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai upaya deteksi dini cegah kanker payudara misalnya, harus menjadi prioritas bersama.

Di tengah ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini, termasuk di sektor kesehatan, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dipastikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat mampu menghadapi sejumlah potensi ancaman yang datang.

Karena itu, ujar Rerie, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus mampu membangun sistem layanan kesehatan masyarakat yang adaptif dan efektif agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan. (*)