Politik
Presiden Prabowo Siapkan Transformasi Besar di Sektor Kesehatan dan Pendidikan
Published
4 minggu agoon
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah besar dalam transformasi Indonesia, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah akan memperbaiki 10 ribu puskesmas, memperkuat lebih dari 440 RSUD, serta menuntaskan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden.
Di bidang kesehatan, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas mulai 2027, termasuk 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah juga menyiapkan ambulans udara dan tim dokter terbang untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah terdampak bencana.
Selain itu, lebih dari 440 RSUD akan diperkuat agar mampu memberikan layanan modern, terutama untuk penanganan kanker, penyakit jantung, stroke, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Pemerintah juga terus menambah tenaga medis melalui pembukaan fakultas kedokteran dan program pendidikan dokter spesialis.
“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” tegas Presiden.
Di sektor pendidikan, Presiden menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029. Pemerintah akan mempercepat program tersebut pada 2027 dan 2028 agar tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas yang rusak atau tidak layak.
Selain renovasi sekolah, pemerintah memperluas penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) dan pembelajaran jarak jauh. Presiden menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas dengan IFP pada akhir 2026 sehingga siswa di berbagai daerah dapat mengakses pembelajaran dari guru-guru terbaik.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia sekaligus fondasi utama pembangunan bangsa.
“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” pungkas Presiden.
You may like
Presiden Prabowo Disambut Hangat Mahasiswa dan Diaspora Indonesia di New Delhi
Warga Kesulitan Air, Gerindra Pemalang Turun Tangan Salurkan Bantuan ke 12 Titik
Gerindra Bergerak, Sally dan Wihadi Salurkan Air Bersih ke 72 Desa Terdampak Kekeringan Bojonegoro
Wakili Menhan RI, Wamenhan Terima Audiensi Bupati Nias Barat Bahas Penguatan Pertahanan Kepulauan
LSAK Desak KPK Perjelas Status dan Aliran Uang Rp3,5 Miliar dalam Kasus Batu Bara Kukar
Program Madrasah Gemilang, 40 Guru Madrasah Dapat Beasiswa S1 di STAI Syekh Manshur Pandeglang
Kadet KKRI Kunjungi SMA Taruna Nusantara Cimahi: Petik Inspirasi, Bangun Karakter, Hingga Kejar Cita-Cita
Wamenhan Tekankan Evaluasi dan Kesiapan SDM KDKMP dan KNMP
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

