Connect with us

Politik

Rahayu Saraswati Apresiasi Langkah Kemenparekraf Kembangkan Ekonomi Kreatif di Ambon

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik di Ambon. Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi para pelaku ekonomi kreatif, seperti akses distribusi, pasar, hak cipta, dan promosi karya.

“Saat ini Kemenparekraf sudah masuk ke fase akselerasi setelah inkubasi. Produksi sudah bisa dilakukan di daerah, namun distribusi masih menjadi tantangan. Bagaimana akses pasar, pengakuan hak cipta, dan promosi karya harus menjadi perhatian,” ujarnya usai memimpin kunjungan kerja ke RR Studio Kayu Putih, Ambon, Rabu (12/6/2025).

Sara, sapaan akrabnya, menilai peran Kemenparekraf sangat penting dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif di daerah. Ia berharap kehadiran kementerian dapat menutup kekosongan dan memperkuat kebutuhan para pelaku, khususnya di sektor musik.

Ia juga menekankan pentingnya penciptaan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga masyarakat di berbagai daerah bisa berkarya dan menikmati hasilnya secara optimal.

“Untuk lima tahun ke depan, kita dorong terbentuknya ekosistem menyeluruh. Mulai dari produksi, distribusi, hingga pemanfaatan ekonomi. Ini penting agar masyarakat di mana pun bisa menghasilkan dan menikmati hasil karya mereka,” jelasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan itu, Sara juga menyoroti peran penting lembaga keuangan dalam mendukung ekonomi kreatif. Ia mendorong pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai agunan, sebagaimana telah diatur sebelumnya.

“Kita perlu sistem yang memungkinkan IP atau hak cipta digunakan sebagai jaminan. Perbankan harus ikut bergerak. Jangan sampai kita tertinggal dari negara lain yang sudah menjadikan karya anak bangsa sebagai soft power,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penguatan sektor pariwisata tidak bisa hanya bergantung pada destinasi fisik, tetapi harus didukung oleh ekonomi kreatif seperti kerajinan, seni pertunjukan, dan produk budaya lainnya.

“Setiap destinasi pasti punya produk budaya yang bisa dibawa pulang baik itu souvenir, pertunjukan, atau pengalaman. Ini yang perlu dikembangkan, dan Ambon sudah memulai dengan menjadikan musik sebagai kekuatan utama. Ini sangat luar biasa jika terus diperkuat,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi
Politik2 jam ago

Kekeringan Ancam 50 Ribu Hektare Sawah, Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan Soroti Serapan Irigasi

Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan...

Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional
Politik2 jam ago

Soedeson Tandra: Kepentingan Nasional Harus Jadi Prioritas Utama dalam Pembahasan Sengketa Internasional

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa setiap pembahasan terkait sengketa internasional dan mekanisme arbitrase harus menempatkan kepentingan...

RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga
Politik2 jam ago

Ahmad Sahroni: RUU Perampasan Aset Harus Fokus Kembalikan Kerugian Negara dan Perjelas Kedudukan Hukum Pihak Ketiga

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan fokus utama pembahasan RUU tentang Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian...

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum
Politik2 jam ago

Charles Meikyansyah: Penguatan BPK Jangan Hambat Penegakan Hukum

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah menanggapi gagasan calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Anis Fauzan yang ingin...

Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur Annisa Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur
Politik2 jam ago

Annisa Maharani Alzahra Mahesa Minta ‘Audit Impact’ BPK Punya Indikator Terukur

Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa menyoroti gagasan audit impact serta indikator Audit Impact Index yang dipaparkan...

Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa
Politik2 jam ago

Safaruddin Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sejak Awal Sengketa

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menekankan pentingnya keterlibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pengacara nasional sejak awal dalam penyusunan...

BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global BKSAP DPR Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global
Politik2 jam ago

BKSAP DPR RI Dorong Mahasiswa Kenali Diplomasi Parlemen dan Peluang Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong mahasiswa mengenal lebih jauh peran BKSAP sekaligus...

Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih Komisi XI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih
Politik2 jam ago

Komisi XI DPR RI Tetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

Komisi XI DPR RI menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon Anggota Badan...

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna
Politik2 jam ago

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam...

Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi
Politik2 jam ago

Syarif Fasha: Bandara Internasional Yogyakarta Perlu Tambah Rute dan Permudah Akses Moda Transportasi

Anggota BURT DPR RI Syarif Fasha menyoroti masih rendahnya jumlah penumpang di Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) yang dinilai belum...