Connect with us

Politik

Rahayu Saraswati Desak Dukungan Distributor untuk Animasi Lokal

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyoroti minimnya dukungan distributor terhadap karya animasi lokal. Dalam kunjungan kerja reses ke Studio Animasi Manimonki di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/7/2025), Rahayu menegaskan bahwa distribusi merupakan mata rantai vital yang menentukan keberlangsungan industri animasi nasional.

“Banyak karya anak bangsa yang luar biasa, tapi tak mendapat ruang di bioskop atau televisi karena tidak ada keberpihakan dari distributor. Padahal, distribusi adalah bagian penting dari ekosistem kreatif,” ujar Rahayu.

Ia menilai kualitas animator Indonesia tidak kalah dengan produksi luar negeri. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada akses ke penonton, yang masih sangat terbatas akibat lemahnya dukungan dari sistem distribusi nasional.

“Pelaku animasi kita masih berjuang sendiri. Negara tidak bisa membiarkan ini berjalan tanpa arah. Harus ada kebijakan afirmatif agar karya lokal tidak hanya jadi penonton di negeri sendiri,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Rahayu mengusulkan adanya kebijakan khusus, seperti kuota tayang animasi lokal di bioskop dan media, layaknya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor industri lainnya. Skema tersebut dinilai dapat menciptakan ruang yang lebih adil bagi kreator lokal untuk berkembang di pasar nasional.

Advertisement

Ia memahami bahwa pelaku distribusi seperti bioskop dan media swasta bergerak berdasarkan logika bisnis. Namun, menurutnya, pemerintah tetap memiliki peran strategis dalam menghadirkan regulasi dan insentif yang berpihak pada kemajuan industri kreatif.

“Kita tidak bisa memaksa pelaku usaha, tapi pemerintah bisa mendorong melalui kebijakan yang adil misalnya lewat peraturan menteri. Tujuannya bukan membatasi, tapi memberi ruang bagi kreativitas lokal agar tidak terkubur,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Rahayu menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk terus mengawal isu-isu strategis di sektor ekonomi kreatif, termasuk membangun ekosistem distribusi yang lebih inklusif dan berpihak pada karya anak bangsa.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...