Connect with us

Politik

Rahayu Saraswati Usulkan Fun Run di IKN untuk Dongkrak Pariwisata dan UMKM

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengusulkan penyelenggaraan kegiatan Fun Run di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya mendorong pengembangan sports tourism dan wellness tourism. Menurutnya, kegiatan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Kalimantan Timur.

Usulan itu disampaikan Rahayu Saraswati saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (10/7/2026).

Rahayu, yang mengaku gemar mengikuti kegiatan Fun Run, menilai suasana IKN, khususnya pada malam hari, sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat. Penataan pencahayaan kawasan, menurutnya, dapat menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan wisata kebugaran.

“Dengan penataan lampu yang baik, kawasan IKN sangat potensial untuk menggelar kegiatan wellness tourism maupun sports tourism, termasuk Fun Run,” ujarnya.

Pejuang Politik Gerindra itu menilai kegiatan tersebut mampu menciptakan multiplier effect yang besar. Selain menarik wisatawan, penyelenggaraan Fun Run juga diyakini akan menggerakkan sektor UMKM, kuliner (food and beverage), hingga penjualan souvenir.

Advertisement

“Multiplier effectnya sangat besar. Wisatawan akan datang, UMKM bergerak, sektor kuliner berkembang, hingga penjualan souvenir meningkat. Saya rasa kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan secara berkala, misalnya setiap tiga bulan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahayu berharap IKN dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menjelajahi berbagai destinasi di Kalimantan Timur. Menurutnya, pengembangan desa wisata dan potensi budaya lokal di sekitar IKN akan memperluas manfaat ekonomi pembangunan bagi masyarakat setempat.

“IKN bisa menjadi pemantik agar wisatawan juga mengunjungi daerah-daerah di sekitarnya. Dengan begitu, desa-desa wisata memiliki kesempatan berkembang dan manfaat ekonomi dari pembangunan IKN dapat dirasakan lebih luas,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...