Connect with us

Politik

Ramson Siagian Soroti Target Lifting Migas dan Desak Reformasi Regulasi Hulu Energi

Published

on

Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menyoroti pentingnya peningkatan kinerja lifting minyak dan gas bumi nasional serta percepatan reformasi regulasi sektor hulu energi demi mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII bersama Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, BPH Migas, dan Direktur Utama Pertamina, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Ramson mengapresiasi peningkatan kinerja sektor migas yang sebelumnya juga mendapat pujian dari Presiden kepada Menteri ESDM dan jajaran. Namun, ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih progresif dalam mencapai target lifting nasional.

“Proyeksi lifting tahun 2026 hanya di kisaran 600 hingga 610 ribu barel per hari. Saya harap Kementerian ESDM dan SKK Migas bekerja keras agar target ini bisa ditingkatkan—apapun caranya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti panjangnya birokrasi dalam proses eksplorasi, khususnya di Pertamina yang menyumbang lebih dari 60% lifting minyak nasional.

“Sudah ditemukan data cadangan, tapi proses menuju eksplorasi dan kegiatan seismik bisa memakan waktu hingga dua tahun. Ini jelas terlalu lama,” ujarnya.

Advertisement

Untuk mengatasi hambatan tersebut, legislator Fraksi Partai Gerindra ini mendorong percepatan revisi UU Migas. Menurutnya, inisiatif revisi idealnya datang dari Pemerintah agar sejalan dengan visi Presiden.

“Undang-Undang Migas belum direvisi sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Saya mendorong agar Pemerintah segera mengajukan RUU Migas ke DPR RI, dengan Menteri ESDM sebagai leading sector, tentu dengan arahan Presiden,” jelasnya.

Selain sektor hulu, Ramson juga menyoroti kebutuhan peningkatan volume dan distribusi LPG bersubsidi untuk masyarakat kecil. Ia mengusulkan agar kuota LPG tahun 2026 dinaikkan menjadi 8,5–8,6 juta metrik ton.

“Kementerian ESDM harus mengevaluasi lebih objektif kondisi lapangan. Ini menyangkut kebutuhan rakyat kecil, dan Presiden sangat perhatian terhadap hal ini,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...