Connect with us

Daerah

Selesaikan Konflik Agraria Jadi Salah Satu Fokus Dafryan Anggara Di Bandar Lampung

Published

on

Bandar Lampung – Komitmen Tokoh Muda Bandar Lampung, Dafryan Anggara untuk menyelesaikan konflik agraria didukung berbagai lapisan masyarakat di Bandar Lampung. Pasalnya konflik agraria sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, ditambah frekuensi yang terbilang tinggi di Ibukota Lampung tersebut.

Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selama tahun 2018 sebaran konflik yang ditangani LBH Bandar Lampung, yaitu Kabupaten Tulangbawang sebesar 25%, Kabupaten Pesawaran 6%, Kota Bandar Lampung 44%, dan Kabupaten Lampung Selatan sekitar 12%.

Faktor penyebabnya beragam mulai dari ekspansi industri kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Dengan tipologi konflik pertanahan di Provinsi Lampung terbagi dalam beberapa bagian. Perinciannya, pribadi sebesar 28%, kebijakan pemerintah 36%, dan perusahaan sekitar 36%.

Dafryan Anggara menjelaskan konflik agraria harus jadi salah satu fokus dalam pembangunan Bandar Lampung, jika dibiarkan terus menerus akan menggangu jalannya pembangunan. Efek jangka panjangnya akan merugikan masyarakat, maka perlu adanya penyelesaian yang diinisikan pemerintah dan berpihak pada kepentingan bersama.

“Pertanahan menyangkut hidup orang banyak, dan penyelesaian harus bersumber pada kepentingan bersama. Dari tipologi konflik seharusnya bisa segera diselesaikan dan dicegah dengan regulasi yang jelas dan transparan. Ini akan menjadi fokus perjuangan kita kedepan,” ucap Caleg DPRD Kota Bandar Lampung tersebut saat diwawancarai pada Rabu (20/3/2019).

Advertisement

Rahmadi, salah seorang masyarakat Bandar Lampung menuturkan itikad baik dari Dafryan Anggara dalam menyelesaikan dan mencegah konflik agraria di Bandar Lampung sangat dinantikan masyarakat, belum ada sejauh ini Caleg yang fokus dan komitmen terhadap hal tersebut. “Masyarakat Bandar Lampung sangat mendukung langkah Bang Dafryan untuk mengatasi persoalan di Kota ini, kita akan berusaha maksimal untuk memenangkan beliau,” jelas Rahmadi saat diwawancarai di Bandar Lampung pada Rabu (20/3/2019).

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...