Sugiat Santoso Tinjau Kinerja Kemenkumham di Kalsel, Soroti Masalah Anggaran dan Kelembagaan

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap program kerja dan layanan publik oleh mitra kerja.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi faktual terkait penegakan hukum, pelaksanaan hak asasi manusia, pengelolaan warga binaan pemasyarakatan, serta persoalan keimigrasian di wilayah tersebut.

“Data dan temuan dari lapangan ini akan kami bawa sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama kementerian terkait,” ujar Sugiat, Kamis (19/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XIII menerima berbagai masukan langsung dari mitra daerah, termasuk soal kendala birokrasi dan keterbatasan anggaran yang dihadapi satuan kerja baru hasil pemekaran Kementerian Hukum dan HAM.

“Kemenkumham di Kalimantan Selatan sudah bekerja maksimal, meski belum memiliki kantor dan tanpa alokasi anggaran. Ini situasi serius. Tidak boleh ada pembentukan kelembagaan tanpa dukungan anggaran. Itu bentuk ketidakadilan birokrasi yang harus dibenahi,” tegas politisi Fraksi Gerindra ini.

Sugiat juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel yang tetap menjalankan tugasnya meski menghadapi keterbatasan fasilitas dan anggaran. Ia menilai proses transisi kelembagaan masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi administratif maupun dukungan anggaran.

“Efisiensi anggaran memang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi Komisi XIII tetap akan mengawal agar kebutuhan dasar mitra kerja dapat terpenuhi, apalagi menjelang pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” tutupnya.