T.A. Khalid Soroti Anjloknya Harga Singkong dan Desak Pemerintah Tinjau Impor Tapioka

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, T.A. Khalid, menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami petani dan pengusaha tepung tapioka di Provinsi Lampung. Dalam beberapa tahun terakhir, harga singkong terus merosot akibat masuknya impor tapioka dari luar negeri, meskipun Lampung dikenal sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia.

“Kami turun langsung ke lapangan dan mendengar langsung keluhan petani serta pelaku industri. Mereka heran, dengan produksi singkong yang melimpah, kenapa pemerintah justru membuka keran impor tapioka? Ini jelas menekan harga lokal dan merugikan banyak pihak,” ujar Khalid saat kunjungan kerja spesifik Baleg DPR RI ke Lampung, Senin (14/7/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mempertanyakan dasar kebijakan impor kepada pemerintah. Ia meminta data konkret mengenai alasan dibalik masifnya impor tapioka yang berdampak pada jatuhnya harga jual di tingkat petani maupun pengusaha.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Khalid menegaskan akan membawa persoalan ini ke rapat bersama Menteri Pertanian. Salah satu sorotan utama adalah penetapan harga tapioka yang disebut-sebut hanya berlaku di wilayah Lampung.

“Ini dikeluhkan oleh petani. Kenapa penetapan harga hanya di Lampung? Di provinsi lain tidak ada harga batas bawah seperti di sini. Sementara di Lampung, harga dipatok Rp1.300 per kilogram. Ini jadi tidak adil dan merugikan petani,” tegasnya.

Khalid juga menilai dampak impor telah menimbulkan efek domino. Banyak pabrik pengolahan tutup, dan petani kesulitan menjual hasil panen. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berpihak pada petani serta industri lokal.

“Industri tutup, petani tidak bisa menjual, ekonomi daerah terganggu. Ini harus menjadi perhatian serius. Kami akan sampaikan langsung ke Menteri Pertanian agar ada solusi konkret dan menyeluruh,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, menyambut baik kehadiran Baleg DPR RI. Ia berharap kunjungan ini membawa dampak positif dan perhatian nyata dari pemerintah pusat.

“Kami di daerah punya keterbatasan. Maka kami berharap bantuan dari DPR RI untuk menyuarakan persoalan ini ke kementerian. Kalau produksi lokal kita jaga, saya yakin harga akan stabil, dan kita bisa swasembada,” kata Ardito.

T.A. Khalid pun menutup pernyataannya dengan harapan akan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI.

“Dengan sinergi yang baik, insyaallah akan ada jalan keluar. Tidak mungkin negara sebesar ini tidak sanggup menyelesaikan persoalan petani singkong,” pungkasnya.