Upaya Pemberdayaan Perempuan Penting untuk Antisipasi Dampak Gejolak Ekonomi

JAKARTA (2 Maret): Berbagai upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan di tengah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor dan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejumlah langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, harus segera dilakukan menyusul terjadinya PHK di beberapa sektor usaha di Tanah Air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3/2025).

Catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan 80.000 pekerja terkena PHK pada 2024. Angka itu berpotensi bertambah hingga mencapai 280.000 pekerja pada tahun ini.

Sejumlah perusahaan industri tekstil pada tahun ini diperkirakan akan melakukan PHK, yang berdampak pada ratusan ribu pekerja, yang sebagian besar perempuan.

Kondisi itu, menurut Lestari, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan dampak terbesarnya berpotensi menimpa perempuan.

Tekanan ekonomi keluarga akibat kepala rumah tangga terkena PHK, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kerap kali memberi beban lebih kepada perempuan yang merupakan ‘tiang’ keluarga.

Selain itu, tambah Rerie, perempuan yang kehilangan pekerjaan juga harus mendapat perhatian agar mampu memiliki keterampilan sehingga tetap bisa produktif menopang perekonomian keluarga.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, maraknya PHK di sejumlah daerah juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di rumah tangga yang berdampak pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, Rerie mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai upaya pemberdayaan perempuan, agar dampak PHK di sejumlah sektor tidak semakin parah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap sejumlah langkah yang diterapkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dapat berlangsung sesuai yang direncanakan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara. (*)