Connect with us

Politik

Wardatul Asriah Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kebayoran Lama, Desak Penegakan Hukum Tegas

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Wardatul Asriah, menyoroti kasus kekerasan dan penelantaran terhadap seorang anak perempuan berinisial MK (7) yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. MK didapati mengalami dehidrasi parah serta luka-luka akibat benda tajam, yang diduga merupakan hasil dari penyiksaan oleh orang tuanya sendiri.

“Kasus ini menjadi peringatan keras bagi kita semua akan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan,” ujar Wardatul Asriah, Rabu (18/6/2025).

Wardatul mengapresiasi tindakan cepat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas sebelum dirujuk ke RSUD Kebayoran Lama untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Ia juga mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk segera menangkap pelaku yang merupakan ayah kandung korban, dan menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Lebih lanjut, Wardatul menyampaikan keprihatinannya terhadap tren meningkatnya kekerasan terhadap anak di Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat bahwa mayoritas korban kekerasan adalah anak perempuan, yakni sekitar 52 persen, sedangkan anak laki-laki sekitar 45 persen.

“Kekerasan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan rumah tangga, fasilitas umum, maupun tempat-tempat lainnya. Kasus di sekolah dan tempat kerja memang lebih sedikit, namun yang tercatat dalam data hanyalah puncak gunung es. Banyak korban yang enggan melapor karena takut dan adanya stigma dari lingkungan sekitar,” jelasnya.

Advertisement

Menurutnya, persoalan ini harus segera diatasi melalui peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak.

“Masyarakat tidak boleh lagi bersikap apatis. Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan harus diberantas bersama. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk melindungi generasi masa depan bangsa,” tegas Wardatul Asriah.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...