Yan Mandenas Soroti Efisiensi Anggaran dan Tantangan Pembangunan di Papua

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas, melakukan kunjungan kerja ke Biak, Papua, Selasa (24/6/2025). Kunjungan ini bertujuan membahas sejumlah isu penting, khususnya terkait efisiensi anggaran dan arah pembangunan di wilayah Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Mandenas menyoroti tantangan anggaran pemerintah yang semakin terbatas pasca pandemi COVID-19. Meski begitu, ia berharap pelayanan publik dan pembangunan di Papua tetap dapat berjalan optimal.

“Walaupun pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, beberapa sektor seperti Kementerian Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan tetap menjadi prioritas. Anggarannya stabil dan tidak terkena pemotongan, karena sektor-sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Mandenas.

Ia mengungkapkan, dari total APBN sekitar Rp3.000 triliun per tahun, hanya sekitar Rp750 triliun yang tersisa setelah efisiensi. Namun, sekitar Rp2.250 triliun tetap digunakan untuk pelayanan publik. “Banyak belanja barang dan modal yang tidak bisa terealisasi, tapi pelayanan rutin tetap berjalan,” ujarnya.

Mandenas juga menyoroti persoalan korupsi yang masih marak di berbagai kementerian dan lembaga negara. Ia mencontohkan kasus pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan sebagai bentuk penyimpangan yang harus segera ditindak.

“Tantangan utama kita saat ini adalah menertibkan praktik korupsi di kementerian dan lembaga. Kami berharap pengguna anggaran ke depan bisa lebih tertib dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mengajak Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, serta mendorong DPRK untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif.

“Kajari jangan ragu menindak pengelolaan anggaran yang belum maksimal. Pengawasan DPRK juga harus berjalan baik agar pembangunan benar-benar memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Mandenas mengakui akan ada keterlambatan dalam dua tahun ke depan akibat pengurangan anggaran di sektor tersebut. Namun, menurutnya, ini adalah bagian dari kebijakan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

“Pengurangan anggaran infrastruktur ini akan dialihkan untuk mendukung hilirisasi industri dan sektor-sektor strategis lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.