Connect with us

Politik

Menko Airlangga Hartarto Apresiasi Penyaluran KUR melalui BPD

Published

on

Kabarpolitik.com – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah mencapai angka Rp 73,98 triliun. Padahal dana yang dialokasikan Pemerintah hanya sekitar Rp 16,25 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi virtual, Jumat (21/05/2021) mengatakan bahwa dana KUR tersebut disalurkan kepada 422.501 debitur.

“Pemerintah mengapresiasi kerja sama BPD dalam mendorong penyaluran kredit sehingga mencapai 422.501 debitur, leverage-nya cukup tinggi sehingga bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di daerah,” kata Airlangga.

Adapun program penempatan dana Pemerintah di perbankan merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada UMKM juga untuk korporasi.

Tercatat hingga 23 Aprli 2021, realisasi penempatan dana telah mencapai Rp 29,25 triliun.

Advertisement

Perbankan harus menyalurkan dana tiga kali lipat lebih banyak, sehingga realisasinya kini mencapai Rp 373,09 triliun.

Airlangga menyebut, penempatan dana di perbankan sangat strategis mendukung UMKM kembali pulih karena mendapat akses modal.

“Penempatan dana terutama di BPD sangat strategis untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah dan pembangunan daerah dibantu dengan optimalisasi potensi daerah masing-masing,” tutur Airlangga.

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan penyaluran KUR telah terealisasi Rp 3,18 triliun atau 24,31 persen dari plafon yang ditetapkan sebesar Rp 13,36 triliun pada tahun 2021.

Menko Airlangga berharap, BPD terus selalu aktif menyalurkan KUR hingga restrukturisasi kredit.

Advertisement

Diketahui, BPD memiliki peran strategis dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi daerah, pasalnya BPD lebih memahami karakteristik dari nasabah di masing-masing daerah sehingga fungsi intermediasi jadi lebih tepat sasaran.

Selain itu, inovasi yang dihasilkan BPD diharapkan dapat menghasilkan engagement dengan stakeholder daerah yang berbasis kepada produk unggulan daerah, sehingga bisa membuat momentum akselerasi pemulihan ekonomi menjadi semakin cepat.

“Saya berharap kepada seluruh BPD untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha di daerah, berupa pinjaman modal usaha, modal kerja, investasi, dan restrukturisasi untuk memulihkan aktifitas usahanya,” pungkas Airlangga.

.

rn(GI/KP/fid)rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...