Connect with us

Politik

WAIPA Dorong Parlemen yang Responsif Terhadap Gender

Published

on

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat Sidang WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023). Foto : Agung/Man
rnSidang Komite untuk Perempuan Parlemen ‘ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ (WAIPA) mendorong parlemen seluruh negara di Asia Tenggara untuk responsif gender, atau mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan kesenjangan partisipasi dan akses antara perempuan dan laki-laki. Ketua Sidang WAIPA kali ini, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyebutkan tentunya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut.rn”Salah satunya adalah perbedaan akses digital dimana kita tahu bahwa menunjangnya infrastruktur digital bagi perempuan itu juga akan membawa dampak yang sangat positif sekaligus mengurangi resiko terhadap kejahatan di dunia siber seperti prostitusi ataupun apa namanya ketimpangan dalam pengaksesan ekonomi,” ujarnya ditemui usai Sidang WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023).rnAdapun melalui sidang ini, para anggota parlemen perempuan di ASEAN sedang sama-sama menyepakati tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara nyata di negara masing-masing. “Bagaimana kita bersama-sama dapat memperbaiki pengambilan keputusan publik yang lebih sensitif terhadap itu gender,” sebut Irine.rnPolitisi Fraksi PDI-Perjuangan itu bilang, parlemen pun memerlukan dukungan masyarakat yang punya sikap resilience alias berdaya tahan dalam memperjuangkan kesetaraan gender itu. Irine juga menilai Indonesia, dengan beberapa produk hukum baru seperti Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sudah mulai mengarah pada responsif terhadap permasalahan gender.rnSehingga, tak ada salahnya Indonesia punya kesempatan jadi role model dalam mendorong kesadaran gender di masyarakat ASEAN. Dari sisi persentase perempuan di parlemen, menurut Irine, meski bukan yang nomor satu, namun rangking negara ini juga bukan yang berada di paling bawah.rn”Secara konsitusi, Indonesia mengafirmasi peran perempuan di berbagai aspek. Salah satunya partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik,” terang Irine. Ia berharap kedepannya melalui WAIPA dapat menciptakan iklim ramah gender di ASEAN dan parlemen mampu mengeluarkan produk-produk hukum yang dibutuhkan masyarakat.rnSementara itu peran laki-laki juga tak kalah penting, sebagai mitra setara dalam mewujudkan parlemen yang responsif gender. “Diharapkan pula persamaan gender, parlemen yang responsif gender itu bukan hanya slogan tetapi menjadi keseharian dan menjadi nafas kita berjuang,” sebut Irine.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...