Connect with us

Politik

Komisi XI Setujui Rp48,35 Triliun Pagu Anggaran Kemenkeu dalam RAPBN 2024

Published

on

rnKomisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan membahas Rencana Kerja dana Anggaran Kementerian Keuangan dalam RUU APBN 2024. Rapat tersebut untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan atas besaran pagu anggaran Kemenkeu tahun 2024 yang nantinya akan dicantumkan dalam RAPBN 2024.rn“Komisi XI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 setelah pergeseran pagu anggaran antar program sebesar Rp48.353.424.381.000,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat membacakan rancangan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/92023).rnBesaran pagu anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan 5 (lima) program yang akan dijalankan oleh Kemenkeu RI. Yaitu, antara lain Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program Pengelolaan perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen. Adapun masing-masing program yang dijalankan akan mendukung Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pendidikan dari Kemenkeu RI.rnSebelumnya dalam rapat, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan bahwa sumber dana anggaran yang diajukan akan berasal dari Rupiah murni sebanyak Rp 38,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 21,76 miliar, hibah luar negeri Rp 1,12 miliar dan BLU Rp 9,42 triliun.rnPada kesimpulan rapat tersebut juga tercantum bahwa Menteri Keuangan akan memperhatikan kinerja dan tindak lanjut dari beberapa hal yang sempat disampaikan Anggota dalam rapat. Yaitu, antara lain, pengaduan pelayanan pajak, pelaksanaan layanan lelang, standarisasi output dan keluaran belanja K/L, penajaman nomenklatur belanja K/L, penguatan kebijakan TKD untuk pembangunan daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta melakukan tinjauan atas kebijakan fiskal dalam rangka afirmasi dan distribusi.rnKomisi XI juga meminta Menteri keuangan untuk melengkapi penjelasan atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah disebutkan di atas secara komprehensif. Sesuai dengan Kesimpulan rapat, penjelasan tersebut akan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI pada akhir triwulan tahun 2024.rn“Kesimpulan rapat degan Menteri Keuangan tentang RAPBN tahun 2024 kita disetujui” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu.rnDi penghujung rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas persetujuan yang diberikan oleh Komisi XI. Ia menyebut bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang menantang dan dinamis, untuk itu ia berharap komisi XI akan terus memberikan dukungan.rn“Persetujuan Komisi XI untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian Keuangan 2024 akan kami pergunakan dan optimalkan di dalam rangka menjalankan tugas Kementerian Keuangan tahun 2024 yang akan sangat-sangat menantang dan dinamis. Jadi, kami mohon tetap untuk mendapatkan dukungan. Terima kasih Pimpinan dan para anggota atas dukungan dan juga persetujuan hari ini,” ujar Sri Mulyani memberikan kata penutup.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...