Connect with us

Politik

Anggota DPR RI Dukung Program Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendukung Program Pembangunan Desa Siap Siaga, Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI). Menurut Taufik, program Kesiapsiagaan Nasional harus dilakukan dan ditingkatkan demi melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme jelang tahun politik 2024.

BNPT, kata Taufik, perlu meningkatkan program pencegahan intoleransi dan radikalisme dengan melihat fenomena oknum masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai hak beribadah orang lain. “Kami berharap, ada program yang memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memiliki penghormatan hak untuk beribadah,” jelas Taufik saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama BNPT RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso, Menurutnya, program kesiapsiagaan nasional akan sangat berpengaruh dalam menghalau kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu ataupun mengacaukan jalannya pemerintahan.

“Kami mendukung BNPT karena memang situasi 2023 ini sudah mulai menghangat. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu atau ingin mengacaukan jalannya pemerintahan ataupun jalan terhadap situasi untuk pergantian dari pimpinan negara ini. Ini tentunya perlu dikawal dengan tepat,” ujarnya.

BNPT RI berkomitmen untuk membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikalisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT RI Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Menurutnya langkah tersebut, diambil guna mewujudkan visi Indonesia Damai, Indonesia Tanpa Kekerasan, dan Indonesia Harmoni terutama menjelang tahun politik 2024.

Advertisement

Rycko menjelaskan, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Program Pembangunan Desa Siap Siaga-Desa Damai dan Pembangunan Sekolah Damai. “Dalam rangka membangun ketahanan desa yang toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, kami menginisiasi hadirnya Desa Siap Siaga,” ujarnya.

Terkait program Sekolah Damai, Kepala BNPT RI mengatakan bahwa Indonesia perlu memiliki sekolah yang toleran dan memiliki moderasi beragama yang baik. “Kita perlu membangun sekolah yang toleran, moderasi beragama, dan memiliki ketahanan terhadap masuknya ideologi radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme,” jelasnya.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...