Target Digitalisasi UMKM Harus Dibarengi Peningkatan Literasi Keuangan

JAKARTA (9 Oktober): Optimisme pencapaian target UMKM masuk sistem digital pada tahun ini harus diikuti peningkatan literasi keuangan para pelaku ekonomi kerakyatan itu.rn“Optimisme dalam mencapai suatu target memang sangat penting. Namun, lebih penting lagi mempersiapkan para pelaku UMKM dalam menyikapi perubahan sistem dan ekosistem digital yang cepat dan sarat tantangan dalam berbisnis,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10).rnPada kesempatan UMKM Digital Summit, pertengahan bulan lalu, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan optimismenya bahwa target 24 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) on boarding digital tercapai di tahun 2023.rnSelain menargetkan 24 juta UMKM on boarding digital 2023, pemerintah juga mematok angka sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital hingga 2024.rnMenurut Lestari, kesiapan teknis para pelaku UMKM dalam memasuki ekosistem digital harus dipersiapkan dengan baik.rnApalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sistem digital itu dimanfaatkan untuk mekanisme pembiayaan dan transaksi yang merupakan bagian penting dari proses produksi para pelaku UMKM tersebut.rnMenurut Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, selain mempermudah proses pembayaran dan pembiayaan, digitalisasi UMKM juga sangat penting untuk mendukung proses pemasaran.rnProses adaptasi dari sistem konvensional ke sistem digital di sektor UMKM, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mendapat perhatian serius, agar proses transformasi sektor UMKM ke ekosistem digital dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.rnJangan sampai, ujar Rerie, target jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital tercapai, tetapi pemahaman para pelaku usaha terhadap sistem digital yang dijalankan masih kurang sehingga malah berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka.rnRerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu berkolaborasi dalam mengawal proses digitalisasi UMKM di Tanah Air secara menyeluruh. (*)