Connect with us

Politik

Eva Rataba Minta Kepala Sekolah Sukseskan Penyaluran PIP

Published

on

MAKALE (9 Oktober): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Stevany Rataba, bersama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek RI menggelar Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP), di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (7/10).

Dalam sambutannya di depan 100 kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, Eva menyampaikan pentingnya kepala sekolah aktif mengecek data siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di aplikasi SiPintar.

Selain itu, yang tak kalah penting, tambahnya, setelah mengetahui data siswa penerima PIP, kepala sekolah harus segera memberitahukan kepada siswa penerima dan membantu siswa atau orangtua mereka dalam melakukan aktivasi rekening siswa penerima PIP.

“PIP itu hak siswa dari keluarga miskin, namun tidak bisa dicairkan atau direalisasikan apabila rekeningnya tidak atau belum diaktivasi. Di sinilah peran kepala sekolah sangat penting agar hak siswa tersebut dapat dinikmati,“ ungkap Eva.

Lebih Lanjut ia meminta agar koordinasi antarlembaga terkait, khususnya di Toraja harus lebih ditingkatkan lagi.

“Koordinasi antarlembaga, khususnya pihak bank penyalur agar lebih ditingkatkan lagi, jangan mempersulit penerima PIP dari daerah pelosok di Toraja,” ucap legislator dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) itu.

Eva juga menyampaikan sejak 2020 hingga 2023, telah mengusulkan 120 ribu peserta didik untuk menerima beasiswa PIP melalui jalur aspirasi. Dalam kaitan pengusulan calon penerima PIP, ia meminta kepala sekolah dalam pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah harus akurat, terutama mengisi kolom Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tanggal lahir, dan nama ibu kandung, dan menandai siswa layak PIP di Dapodik.

Advertisement

“Sering kali terjadi, siswa yang sebenarnya layak dapat bantuan PIP ternyata tidak terdaftar sebagai penerima karena ada ketidaksesuaian antara data di Dapodik dan data di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), KTP atau kartu keluarga,” ungkap Eva.

Turut hadir dalam sosialisasi PIP itu Kepala Puslapdik Kemendikbudristek diawakili Teguh Rahayu Slamet, Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja Andarias Lebang, Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan SulSel Wilayah X, Bank BRI, dan Bank BNI. (Media Center ESR/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...