Connect with us

Politik

Fadli Zon: Negara-Negara Eropa Lakukan Standar Ganda Sikapi Konflik Israel-Palestina

Published

on

rnKonflik Israel-Palestina yang kembali meletus satu pekan terakhir ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Parlemen Indonesia. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan negara-negara barat, khususnya Eropa cenderung menunjukkan dukungan kepada Israel dengan standar ganda dalam menyikapi konflik yang terjadi.rn”Ini negara-negara Eropa dan Barat ini jelas kelihatan double standard atau berstandar ganda. Karena di dalam konflik Ukraina-Rusia, kita lihat ketika pihak Ukraina mau mempertahankan wilayahnya mereka sebut itu sebagai Freedom Fighters, sebagai pejuang, tapi ketika rakyat Palestina berusaha mempertahankan tanah rumah-rumah mereka dan wilayah mereka disebut teroris,” kata Fadli usai pertemuan BKSAP DPR RI dengan Dubes Palestina untuk Indonesia (H.E.) Zuhair Al Shundi di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).rnMenurut Politisi Fraksi Gerindra ini, seharusnya negara-negara tersebut memandang konflik ini secara objektif dan adil. “Ini jelas standar ganda barat yang masih memiliki residu (sebagai) penjajah saya kira gitu ya. Jadi seharusnya mereka berlaku adil, berlaku objektif bahwa persoalan yang terjadi di Palestina itu adalah akibat agresi yang dilakukan oleh Israel dan mereka mendiamkan itu,” terangnya.rnNegara-negara Eropa, tambah Fadli, tidak menunjukan sifat yang konsisten dalam melihat suatu konflik. Sifat inilah yang dinilainya membuat tatanan dunia itu sulit untuk menuju kepada perdamaian, karena tidak menegakkan keadilan dan juga sistem yang sudah disepakati oleh dunia internasional dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada (international rule base system).rn”Kita selalu menghargai teritorial integrity atau integritas wilayah teritorial dari semua negara sikap Indonesia. Saya kira seperti itu, tetapi dalam kasus Palestina ini kelihatan sekali bahwa negara-negara Barat itu tidak konsisten. seolah-olah demokratis, seolah-olah hadir tapi mereka sebenarnya menunjukkan standar ganda bahkan hipokrit, munafik di dalam melihat ini,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...