Connect with us

Politik

Berbasis Co-Pro, Biro SDMA Perkuat Jabatan Fungsional Lewat Peta Jalan Human Capital Business Setjen DPR 2023-2027

Published

on

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedewanan maupun publik agar menjadi lebih baik. Mendukung upaya ini, Biro Sumber Daya Aparatur (SDMA) Setjen DPR RI fokus memperkuat profesionalitas pada Jabatan Fungsional DPR/D melalui Co-Pro (Collaboration-Professional).

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh saat membuka ‘sharing session’ mengenai Peran Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagai Human Capital Business Partner di lingkungan Setjen DPR RI. Agenda tersebut digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Sebab itu, Biro SDMA, jelas Asep, menyusun Peta Jalan Human Capital Bussiness Partner Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2023 – 2027. Ia menerangkan penyusunan peta jalan ini akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakselerasi proses implementasi.

“Peta jalan ini berupa dokumen operasionalisasi yang akan diterapkan oleh Setjen DPR RI dalam rangka mewujudkan manajemen pembinaan jabatan fungsional yang berdasarkan pada pendekatan peran Instansi Pembina sebagai Human Capital Business Partner. Penerapannya nanti dilakukan secara lebih efektif, kolaboratif, dan berkesinambungan dengan didukung teknologi,” tutur Asep.

Dirinya menerangkan bahwa dokumen operasionalisasi ini mencakup tentang perencanaan pengembangan karir jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, dan penganggaran. Hal ini menjadi fokus Biro SDMA lantaran jabatan fungsional dinilai berperan signifikan dalam aktivitas kedewanan.

Advertisement

Oleh karena itu, ia mendukung penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan dengan mempertimbangkan peningkatan karier dan kesejahteraan pegawai melalui Co-Pro. “Saya berharap roadmap ini akan dapat berhasil dengan baik karena didukung oleh kolaborasi seluruh stakehoder (yang saling) bersinergi,” tutup Asep.

Agenda ‘sharing session’ tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Lembaga Administrasi Negara Erfi Muthmainah, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tauchid Djatmiko, dan Ketua Ikatan Analis Pendapatan dan Belanja Negara (IKAPBN) Slamet Widodo.

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...