Connect with us

Politik

NasDem Minta Pemerintah Terus Pantau Kenaikan Harga Minyak Mentah

Published

on

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus naik dalam beberapa pekan terakhir.rnIa mewanti-wanti jika kenaikan harga minyak mentah, khususnya Indonesian Crude Price (ICP), menyentuh US$95 per barel, subsidi BBM dari APBN akan meroket. Khususnya subsidi BBM jenis Pertalite.rn“Kemungkinan-kemungkinan apa yang kita hitung. Kenapa? Kalau terus menerus ICP di atas US$95 per barel, dipastikan tidak tahan juga APBN,” ujar Sugeng dalam agenda ‘Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023’ di Jakarta, Rabu (18/10).rnHarga minyak mentah dunia terus naik dalam beberapa pekan terakhir. Pada Rabu (18/10), harga minyak dunia berada di angka US$88,32 per barel untuk West Texas Intermediate (WTI) AS. Selain itu untuk brent crude oil atau minyak mentah berjangka mencapai US$91,45 per barel.rnLegislagor NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Cilacap, Bayumas) itu menjelaskan, dalam neraca APBN, pemerintah menetapkan angka acuan subsidi BBM dengan harga ICP sebesar US$82 per barel. Bila harga minyak mentah terus meningkat, Sugeng memastikan harga ICP akan naik dan jauh melampaui perhitungan awal untuk subsidi BBM.rn“Dalam ICP APBN 2024 adalah US$82 per barel, tapi dengan tren terus menerus (melonjak) maka mudah-mudahan tidak terlalu tinggi meledaknya seperti 2021 ketika APBN jebol di Rp520 triliun,” tambahnya.rnLegislator NasDem itu menambahlan, Komisi VII DPR terus mengamati pergerakan harga ICP. Sebab, jumlah kuota BBM subsidi untuk Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 32,56 juta kl. Karenanya, harga ICP diharapkan tidak melonjak berlebih.rnSugeng mendorong antisipasi perpindahan konsumen juga perlu dilakukan jika harga BBM nonsubsidi terus melonjak karena kenaikan harga minyak mentah. Jangan sampai, pelanggan yang semula menggunakan BBM nonsubsidi berpindah ke BBM subsidi.rn“Apakah kemungkinan cukup di APBN 2024 volume kuota Pertalite di 30-an juta kilo liter. Dan memang kalau terus terjadi kenaikan harga, (konsumsi) BBM nonsubsidi diperkirakan akan turun dan memanfaatkan Pertalite, ini kita akan terus amati,” tandasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...