Connect with us

Politik

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Butuh Konsistensi Peningkatan Kualitas SDM

Published

on

JAKARTA (20 September): Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan untuk merealisasikan pengembangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi pada pembangunan sektor pariwisata nasional.

Kombinasi antara pemanfaatan teknologi dan pola pengembangan yang berkelanjutan diharapkan mampu mengakselerasi proses pembangunan pariwisata di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/9).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat nilai devisa pariwisata telah mencapai US$7,46 miliar atau setara Rp113 triliun hingga Juli 2024.

Capaian tersebut telah melampaui target batas bawah yang ditetapkan sebesar US$7,38 miliar-US$13,08 miliar di 2024.

Sementara dua pekan lalu Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kemenparekraf untuk 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah daripada pagu anggaran Kemenparekraf Rp3,5 triliun pada 2024.

Menurut Lestari, berbagai upaya harus konsisten ditingkatkan demi terus membuka potensi masuknya devisa dari sektor pariwisata, di tengah alokasi pendanaan yang terbatas.

Advertisement

Penguatan pada peningkatan kualitas SDM pariwisata, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, bisa menjadi salah satu langkah strategis agar pengembangan sektor pariwisata nasional mampu mencapai target yang direncanakan.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, membutuhkan SDM pariwisata yang terampil.

Selain itu, ujar Rerie, akselerasi pengembangan pariwisata nasional sangat membutuhkan kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah di tanah air dalam merealisasikan setiap program pembangunan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, dengan kolaborasi yang kuat dari para pemangku kepentingan diharapkan upaya untuk mengakselerasi pembangunan sektor pariwisata nasional dapat diwujudkan.

(*)

Advertisement

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...