Connect with us

Politik

Perundungan Kembali Makan Korban, Sahroni Minta Polisi Usut Tuntas

Published

on

JAKARTA (23 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi memastikan semua pihak yang lalai terkait adanya perundungan yang berakibat kematian siswa di Kota Ternate, Maluku Utara mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Pernyataan Sahroni tersebut menyoroti kematian seorang siswa SD bernama Nabil (11) di Kota Ternate, Maluku Utara. Siswa itu meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Pihak keluarga pun meminta Dinas Pendidikan Kota Ternate memberikan sanksi kepada kepala sekolah dan wali kelas yang diduga lalai.

Menurut keluarga, pihak sekolah dianggap lalai karena tidak pernah memberitahu keluarga korban terkait adanya tindakan pemukulan. Padahal, korban disebut sudah pernah mengadukan kejadian yang dialaminya kepada wali kelas.

Saya minta polisi pastikan semua pihak yang terlibat dan lalai, untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Baik itu anak sebagai pelaku, maupun pihak sekolah yang diduga tutup mata terhadap kasus ini. Saya minta pihak kepolisian mendalami kasus tersebut dan menjerat tersangka, meski masih usia anak,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Dari keterangan keluarga, katanya, pihak sekolah terkesan melakukan pembiaran terhadap perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah.

Karena dari laporan, sekolah terkesan membiarkan aksi bullying ini. Sebagai pendidik, di mana pengawasan pihak sekolah? Masa tidak ada langkah tegas dalam melindungi muridnya,” ujar Sahroni.

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di Senayan pada periode 2024-2029 itu pun menghimbau kepada seluruh sekolah dalam segala tingkatan, untuk mengambil langkah cepat dan tegas jika mendengar adanya kasus bullying di lingkungannya.

Advertisement

Kepada para guru dan pengurus sekolah, agar selalu peka dan tegas dalam menyikapi kasus bullying. Jangan pernah dianggap remeh, jangan pernah abai. Karena kalau sudah kejadian seperti ini, berarti pihak sekolah juga bersalah, karena membiarkan aksi kekerasan ini terjadi,” tegas Sahroni.

Sahroni juga ingin agar para pelaku tetap mendapat hukuman sesuai perbuatan masing-masing sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Para anak yang berhadapan dengan hukum, harus mendapat sanksi hukuman dan pembinaan setimpal. Jangan karena anak jadi tidak ada hukuman sama sekali. Awas!” tegas Sahroni.

(*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...