Connect with us

Politik

Teguh Iswara: Konektivitas Moda Transportasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Published

on

JAKARTA (7 November): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Teguh Iswara Suardi mengungkapkan, kebutuhan integrasi antarmoda sangat relevan dengan kondisi di daerah, terutama untuk meningkatkan interkonektivitas transportasi.

Saya berasal dari Sulawesi Selatan, kami memiliki bandara, jalur kereta api, dan juga pelabuhan. Tetapi hingga saat ini belum ada keterhubungan yang optimal di antara moda-moda ini. Semuanya masih berdiri sendiri,” terang Teguh dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu menjelaskan, bahwa jalur kereta api di Sulawesi Selatan saat ini hanya menghubungkan tiga kabupaten, yakni Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru. Belum terhubung sampai ke Kota Makassar dan Parepare.

Jika jalur kereta dapat diperpanjang hingga menghubungkan Kota Makassar dan Parepare yang didalamnya ada lima kabupaten, ini akan membuka aksesibilitas bagi masyarakat untuk bekerja di kota besar dan kembali dengan mudah ke daerah masing-masing. Interkonektivitas akan memberikan efisiensi bagi masyarakat,” papar Teguh.

Teguh juga mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi pada 2015 untuk menghubungkan Makassar hingga Manado melalui jalur kereta api.

Begitu pun dengan kurangnya keterhubungan antara pelabuhan dan moda transportasi lainnya, khususnya pelabuhan di Kabupaten Barru yang belum dapat beroperasi maksimal karena tidak terhubung dengan jalur kereta.

Jika pelabuhan dapat dilengkapi dermaga yang terintegrasi dengan kereta api, pergerakan logistik dan masyarakat akan menjadi lebih optimal. Ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Terkait keamanan jalan darat di beberapa titik di Sulawesi Selatan, Teguh mengungkapkan ruas jalan sepanjang 668 km masing minim penerangan.

Advertisement

Ruas jalan itu sangat rawan kecelakaan karena kondisi gelap dan banyaknya mobil besar yang parkir di bahu jalan. Mengandalkan APBD untuk penerangan jalan tentu tidak cukup, dan kami berharap adanya bantuan dari APBN agar penerangan dapat lebih maksimal, sehingga keamanan masyarakat lebih terjamin,” jelasnya.

(andi nugraha/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...