Connect with us

Politik

Muslim Ayub Soroti Masalah Overcapacity Lapas di Indonesia

Published

on

BANDUNG (8 November): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dibahas langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Salah satunya di Lapas Sukamiskin, Bandung. Salah satu langkah yang disarankan adalah membangun lapas baru dengan skala prioritas.

Overcapacity itu bukan rahasia lagi, ini sudah sejak dari tahun-tahun lalu,” ungkap Muslim Ayub seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/11).

Legislator NasDem dari Dapil Aceh I (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang Kota Subulussalam) itu menambahkan bahwa ada upaya yang sedang dilakukan Ditjen Pemasyarakatan untuk mencari solusi agar masalah itu tidak terus berlanjut.

Harus ada formulasi baru yang akan dilakukan pihak Kementerian Imigrasi dan Lapas untuk menyikapi masalah overcapacity ini aga tidak terjadi lagi,” jelas Ayub.

Ditambahkannya, salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi overcapacity adalah memperbanyak pembangunan lapas baru di berbagai daerah. Pembangunan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar kapasitas lapas dapat mengatasi jumlah narapidana yang terus meningkat.

Selain itu, imbuhnya, perlu perbaikan sistem dan manajemen agar pengelolaan lapas lebih optimal, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana.

Ini adalah tantangan besar yang harus segera kita hadapi, dan untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait untuk memastikan kapasitas lapas dapat sesuai dengan jumlah penghuni yang ada,” ujarnya.

“Selain pembangunan lapas baru, pembenahan sistem pemasyarakatan yang lebih menyeluruh, termasuk digitalisasi pengawasan, peningkatan kesejahteraan petugas lapas, serta reformasi kebijakan terkait remisi dan pemasyarakatan, juga harus menjadi perhatian serius dalam jangka panjang,” papar Ayub.

Advertisement

Lapas Sukamiskin, Bandung dan banyak lapas lainnya di Indonesia, kata dia, terus mengalami masalah overcapacity atau kelebihan penghuni. Hal itu menjadi isu yang mencemaskan, terutama karena kapasitas lapas yang terbatas sedangkan jumlah narapidana terus meningkat.

Masalah ini berdampak pada terhambatnya proses pembinaan narapidana serta meningkatkan potensi gangguan keamanan di dalam lapas,” ungkap Ayub.

(dpr.go.id/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...