DPS Desak Transparansi Perumda Trans Pakuan dalam Pengelolaan BisKita

BOGOR (29 Oktober): Komisi II DPRD Kota Bogor meminta Perumda Trans Pakuan untuk lebih transparan dalam pengelolaan layanan BisKita, terkait rencana pengalihan subsidi layanan ini dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bogor.

Desakan ini dilontarkan karena ada kekhawatiran bahwa perubahan subsidi tersebut dapat menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi NasDem, Devie Prihatini Sultani (DPS), secara khusus menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada 2025.

Menurut Devie, jika Perumda Trans Pakuan diberi kewenangan penuh sejak awal dalam mengelola BisKita, maka potensi keuntungan yang didapatkan seharusnya bisa lebih besar.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sekitar Rp743 juta pada 2025. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar Rp500 juta akan digunakan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT, sehingga hanya menyisakan Rp243 juta yang cukup untuk membayar gaji karyawan saat ini.

Devie menekankan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan tersebut.

Dia berharap pengelolaan BisKita tidak hanya sekadar janji tanpa realisasi, karena masyarakat dan pemerintah daerah menuntut hasil nyata.

“Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya,” ujar Devie dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Transparansi dalam pengelolaan BisKita ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran dan memastikan bahwa perubahan skema subsidi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pendapatan Kota Bogor. (WH)