Cindy Monica Dorong Kementan Maksimalkan Peran PPL di Daerah

JAKARTA (4 November) Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Cindy Monica, mendukung kebijakan pemerintah untuk menarik pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari pemerintah daerah ke tingkat pusat. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja para PPL di lapangan.

“Kami berharap setelah kewenangan PPL dialihkan ke kementan, peran mereka dapat dimaksimalkan dengan pemberian fasilitas kerja yang memadai serta keilmuan yang up to date. Ini sangat penting untuk menunjang produktivitas sektor pertanian,” jelas Cindy saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu mengingatkan pentingnya perhatian lebih terhadap kebutuhan PPL di daerah tersebut.

Cindy menyebut, di Sumatera Barat sekitar 60% masyarakat bergantung pada sektor pertanian, namun masih kekurangan PPL.

“Tahun lalu, kita masih kekurangan 1.000 penyuluh, sehingga satu PPL harus melayani 3 hingga 4 desa yang lokasinya berjauhan. Hal itu menghambat efektivitas kerja mereka. Saya harap ini menjadi perhatian serius Bapak Menteri,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cindy mengapresiasi penyederhanaan alur penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, ia menekankan pentingnya pembenahan data penerima pupuk subsidi.

“Kami masih menerima laporan dari daerah bahwa ada kelompok tani yang sudah tidak aktif namun masih menerima pupuk subsidi dan menjualnya secara eceran. Hal ini perlu kita benahi bersama untuk memastikan pupuk subsidi tepat sasaran,” tegasnya.

Terkait distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), Cindy meminta penjelasan mengenai jaminan purnajual, suku cadang, dan perawatannya.

“Jangan sampai alsintan yang sudah didistribusikan tidak optimal karena kurangnya pemahaman dalam perawatan atau tidak tersedianya suku cadang. Hal ini pasti akan berdampak pada produksi pangan kita,” pungkasnya.

(FM/*)