Connect with us

Politik

Perlu Kolaborasi Semua Pihak Berantas Praktik Judi Online

Published

on

JAKARTA (5 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, prihatin karena para pemain judi online (Judol) didominasi oleh anak sekolah. Hal itu merujuk pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut 80% pemain judol adalah pelajar dan mahasiswa.

Sebenarnya ini sangat miris, generasi muda kita malah kecanduan judi online ketimbang bekerja atau menabung. Makanya yang kayak gini harus segera disadarkan,” ujar Sahroni, Kamis (5/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DK Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu mengungkapkan, dampak judol sudah mengarah ke tindakan kriminal yang dilakukan anak muda. Para pemain kerap menghalalkan segala cara untuk bermain judol.

Situasinya benar-benar sudah gawat darurat. Masyarakat yang main judol sudah kayak pemakai narkoba, kecanduan dan hilang akal. Makanya kasus kriminal akibat judol juga sudah makin ekstrim, sampai pembunuhan segala,” ungkap Sahroni.

Untuk itu, ia meminta pihak sekolah untuk melakukan upaya preventif dan edukasi agar siswa tak terjebak dalam pusaran judol. Termasuk menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk berkolaborasi menangani praktik judol di kalangan siswa sekolah.

Selain itu, penegak hukum juga harus bekerja sama untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mencegah judol di sekolah-sekolah dan kampus,” sebut dia.

Ia juga berharap pihak sekolah melaporkan siswa yang terdeteksi bermain judol. Kemudian, ia meminta PPATK untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dan e-wallet yang digunakan untuk bermain judol.

Salah satu caranya dengan pemblokiran rekening atau e-wallet oleh PPATK. Ketika terdeteksi aktivitas judol di akun mereka, sekolah harus laporkan agar diblokir,” tegas Sahroni.

Sahroni optimistis pemberantasan judol memerlukan kolaborasi dan gotong royong semua pihak agar setiap aspek kehidupan aktif memberantas judol.

Advertisement

Saya optimis permasalahan judol ini bisa segera dibereskan. Terlebih, semua pihak harus sudah punya pandangan yang sama tentang pemberantasan judol,” tandas Sahroni.

(safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...