Connect with us

Politik

Ning Dini Minta Seleksi Petugas Haji 2025 Terapkan Sistem Meritokrasi

Published

on

JAKARTA (12 Desember): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menekankan pentingnya sistem meritokrasi dalam proses seleksi petugas haji agar pelaksanaan ibadah haji 2025 berjalan optimal.

Calon petugas haji dipertimbangkan dan dinilai dalam aspek kemampuan, pengalaman, dan integritas untuk mengoptimalkan layanan haji.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR, saya menyambut baik dimulainya proses seleksi calon petugas haji 2025. Ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Saya ingin menekankan pentingnya proses seleksi yang berbasis meritokrasi, calon petugas harus diseleksi berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan integritas mereka,” ujar Dini, Kamis (12/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan) itu mengungkapkan, seleksi calon petugas haji 2025 harus dilakukan secara transparan.

Untuk itu, pemanfaatan teknologi berbasis digital dan pengawasan yang ketat dapat dijadikan pola rekrutmen yang akuntabel demi layanan haji optimal di tahun 2025.

Pemanfaatan teknologi, sistem pendaftaran, dan seleksi berbasis digital dapat membantu meminimalkan intervensi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang ketat, pelibatan pihak independen seperti auditor atau lembaga pengawas untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan adil,” ungkapnya.

Ning Dini, sapaan akrabnya, menjelaskan dalam aspek lainnya juga penting mempertimbangkan keterlibatan masyarakat agar membuka ruang bagi publik memantau proses seleksi petugas haji secara terbuka.

Advertisement

Pelibatan masyarakat, memberikan ruang kepada publik untuk memantau proses seleksi sehingga transparansi benar-benar terwujud,” jelas Dini.

Dengan demikian, lanjut Dini, instrumen meritokrasi yang dijalankan dalam proses rekrutmen calon petugas haji dalam menghasilkan petugas haji yang berkualitas dan akuntabel.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seleksi petugas haji tahun 2025 dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan terpercaya. Ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.” tandasnya.

(safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...