Connect with us

Politik

Warga Lima Kecamatan Ingin Bergabung ke Kota Sukabumi, Ayep Dukung

Published

on

SUKABUMI (15 Desember): Wali Kota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, menerima aspirasi dari warga Kecamatan Gegerbitung dan beberapa wilayah lainnya yang mengusulkan bergabung ke Kota Sukabumi. Usulan itu sudah sering disampaikan masyarakat, karena akses pelayanan publik yang sulit dijangkau di Ibu Kota Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu.

“Saya sudah sering mendapatkan masukan dari inisiator yang ingin wilayahnya bergabung ke Kota Sukabumi. Bahkan, saya telah melakukan pertemuan dengan mereka yang mengusulkan penggabungan lima kecamatan,” kata Ayep di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (14/12).

Adapun kecamatan yang diusulkan untuk bergabung meliputi Gegerbitung, Kebonpedes, Cireunghas, Sukalarang, dan Sukaraja. Menurut Ayep, luas Kabupaten Sukabumi yang mencapai 415 ribu hektare membuat warga di wilayah timur merasa lebih dekat secara akses ke Kota Sukabumi, yang hanya memiliki luas 400 hektare.

“Kabupaten Sukabumi sangat luas, sehingga wajar jika ada wilayah yang kesulitan mendapatkan pelayanan administratif. Dengan bergabung ke Kota Sukabumi, akses pelayanan bisa lebih mudah,” ujar anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu.

Ayep juga menambahkan, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, merespons positif usulan tersebut. Kajian akademis akan dilakukan untuk menilai potensi penggabungan tersebut.

“Insyaallah, kami akan melakukan kajian akademis untuk menambah wilayah Kota Sukabumi,” katanya.

Menurut Ayep, penggabungan itu lebih efisien dibandingkan dengan rencana pemekaran wilayah, seperti pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara dan Selatan yang masih terkendala moratorium pemerintah pusat.

Dia menilai penggabungan wilayah itu diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai kesulitan warga dalam mengakses layanan publik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, langkah tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang bergabung.

Advertisement

“Pemekaran membutuhkan struktur pemerintahan baru yang memakan biaya besar. Sementara, penggabungan hanya memperkuat Kota Sukabumi yang sudah ada,” jelasnya.

Sebagai Wali Kota Sukabumi terpilih, Ayep berkomitmen untuk memperjuangkan penggabungan itu demi meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang bergabung.

“Kita tidak perlu membangun kantor-kantor baru, cukup fokus membangun Kota Sukabumi agar lebih baik,” tutupnya.

Wakil Ketua DPR RI, yang juga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, dalam kunjungannya ke Sukabumi beberapa waktu lalu juga memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut. Ia menyebut bahwa aspirasi masyarakat akan ditampung untuk dibahas lebih lanjut.

“Keinginan warga perlu didiskusikan bersama pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Jika dilihat dari sisi efisiensi, menggabungkan beberapa kecamatan lebih efektif dibandingkan membentuk Daerah Otonomi Baru,” ujar Saan.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah, sehingga usulan penggabungan bisa menjadi solusi alternatif yang lebih realistis.

“Dengan alasan yang jelas, penggabungan ini dapat disampaikan ke pemerintah untuk menjadi perhatian,” tutupnya.

(WH/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...