Manfaatkan Kemajuan Teknologi untuk Perkuat Sinergitas Polri-Masyarakat

JAKARTA (17 Desember): Maraknya kasus kekerasan yang viral di media sosial menarik perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Menurutnya, fenomena itu adalah bentuk evolusi dari sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang kini memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Fenomena viralin kasus sebenarnya seperti evolusi saja dari siskamling, ronda, kamtibmas, atau program keamanan apapun yang dilakukan oleh masyarakat,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (16/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DK Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu, menilai kehadiran teknologi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus kekerasan.

Ia menegaskan bahwa partisipasi itu perlu dipandang sebagai bentuk dukungan, bukan sekadar tekanan kepada institusi kepolisian.

“Jadi tak perlu lagi polisi dipojokkan dengan istilah ‘no viral no justice’ tadi,” tegas Sahroni.

Sahroni yang juga Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, mengajak masyarakat dan kepolisian untuk tidak hanya berfokus pada viralnya sebuah kasus, tetapi juga pada substansi dan proses penanganan hukumnya.

Menurutnya, dukungan dari masyarakat bisa memperkuat kinerja Polri dalam menangani kasus-kasus kekerasan.

“Seperti kita tahu, saat ini jumlah aparat kepolisian terbatas, sementara kasus yang ditangani, termasuk yang tidak viral, itu sangat banyak. Jadi, kita sebagai masyarakat juga justru turut berkontribusi,” ungkap Sahroni.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus kekerasan viral di media sosial. Di antaranya penganiayaan terhadap karyawan toko roti di Jakarta Timur dan pemukulan terhadap dokter koas di Palembang. Hampir semua kasus akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Sahroni berharap, sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat terus terjaga. Dengan begitu, setiap laporan masyarakat dapat diproses lebih cepat tanpa harus menunggu viral di media sosial.

Menurutnya, dukungan publik yang berbasis teknologi perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sistem keamanan yang lebih efektif dan responsif. (safa/*)