Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi 2025 Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

JAKARTA (2 Januari): Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi agar pemberantasan korupsi pada 2025 semakin terarah dan fokus pada pemulihan atau pengembalian kerugian negara.

“Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansi penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, sebagaimana menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangannya, Rabu (1/1/2025).

Sahroni menegaskan bahwa upaya pemberantasan tidak hanya fokus pada pemidanaan tetapi harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

“Paradigmanya harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana penjara badan, tapi juga pengembalian kerugian negara,” katanya.

Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu juga meminta pidana denda yang berat diberikan kepada para koruptor. Hal itu dinilai layak diberikan kepada pencuri uang negara.

“Jangan pernah berbelas kasih sama koruptor, hukum sesuai kejahatannya,” tegas Sahroni.

Selain itu, Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2024. Korps Adhyaksa dinilai berhasil mengungkap sejumlah kasus kakap.

“Banyak sekali kasus kakap yang berhasil terbongkar, mulai dari megakorupsi timah, kasus suap putusan Ronald Tannur, dan lain-lain.Di tahun 2025 ini, saya meminta Kejagung untuk lebih memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara, karena sebenarnya itu yang paling penting,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan kinerja selama 2024. Korps Adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp1,69 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 kasus tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 kasus, penuntutan terhadap 2.036 kasus, serta eksekusi sebanyak 1.836 putusan pengadilan. (metrotvnews.com/*)