Sugeng Paparkan Tantangan Sekaligus Solusi Pengelolaan Gas Dalam Negeri

JAKARTA (24 Januari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan berbagai tantangan sekaligus solusi yang dihadapi Indonesia dalam mengelola gas alam untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan mendukung industri petrokimia.

“Bapak-Ibu sekalian kita memahami betul kesulitan-kesulitan persoalan gas ini. Gas memang bisa menjadi energi primer dan kebanyakan dikemukakan sebagai energi primer menjadi listrik. Tapi juga gas bisa dalam konteks petcom, petrochemical industry menjadi feedstock, kan begitu,” ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR dengan Gubernur Kepulauan Riau, Kadin Kepri, Dirut PT Batamindo Investment Cakrawala, Dirut PT Pambil Utilitas Sentosa, dan Dirut PT Tunas Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, salah satu dilema besar yang dihadapi adalah terkait dengan kebijakan ekspor gas. Indonesia masih mengekspor gas ke Singapura sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik.

Sugeng sempat menemui Duta Besar Singapura untuk Indonesia, guna menyampaikan bahwa kebijakan ekspor gas tak akan dihentikan secara terburu-buru. Namun, tetap perlu mendapat perhatian pada kontrak dan kondisi perekonomian.

“Kalau itu lantas terus-menerus kita ekspor, dari Gresik ke Singapura, dari Natuna langsung ke Singapura, dan sebagainya, sehingga Singapura hari ini memang negeri gas istilahnya, seluruh PLT, seluruh pembangkitnya adalah pembangkit tenaga gas,” urai Sugeng.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu mencatat, kebutuhan gas dalam negeri semakin meningkat, sementara infrastruktur gas yang terbatas membuat distribusi gas menjadi masalah. Maka, ia menawarkan solusi yang diajukan adalah penerapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) guna memastikan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri tetap terjaga.

Ia menerangkan, meski harga gas di level global masih relatif mahal, tetapi Indonesia bisa memanfaatkan gas impor, khususnya dari Amerika Serikat yang sebelum perang Ukraina-Rusia menawarkan harga lebih rendah.

“Gas Amerika murah sekali karena dengan sale gasnya yang dia produksi, gasnya luar biasa besar. Nah, itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” tambahnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam merancang strategi pengelolaan gas yang berkelanjutan, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mendukung industri strategis.

Salah satu sektor yang diharapkan dapat berkembang pesat dengan adanya kebijakan energi yang tepat adalah industri data center yang membutuhkan energi stabil dan bersih, yakni gas menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan.

“Terbukti data center mau pakai gas. Biasanya membutuhkan satu harus baseload, stabil, dan keduanya biasanya renewable. Tetapi syukur kalau data center masih mau pakai gas,” pungkasnya.

(Safa/*)