Connect with us

Politik

Rajiv Ingatkan Reklamasi di Pulau Serangan Jangan Singkirkan Warga Lokal

Published

on

JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak PT Bali Turtle Island Development (BTID) untuk menjamin nelayan dan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses di Pulau Serangan, Bali.

Masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian agar keberlangsungan mata pencaharian mereka tak terganggu.

PT BTID harus menjamin akses mereka melaut, jangan dipersulit apalagi hilang. Kita tahu, Pulau Serangan merupakan Kawasan Ekonomi Khusus, namun harus diingat masih ada masyarakat asli yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, reklamasi di Pulau Serangan telah memperluas area sehingga perlu mempertimbangkan dampak yang dihadapi masyarakat.

Terutama, masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perdagangan kecil.

Menurutnya, dampak reklamasi Pulau Serangan semakin mengkhawatirkan sejak adanya rencana penggusuran pedagang kecil atau pelaku UMKM yang berjualan di sepanjang Pantai Serangan.

Advertisement

Hal ini merujuk pada surat peringatan yang dilayangkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar.

Saya berharap PT BTID, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta UPTD Tahura duduk bareng dengan UMKM, bicarakan baik-baik sampai ada win-win solution. Sebaiknya UMKM difasilitasi agar tidak kehilangan mata pencarian,” ujarnya.

Jumlah penduduk Pulau Serangan meningkat signifikan, dari 3.649 jiwa pada 2010 menjadi 7.417 jiwa pada 2016. Separuh di antaranya diperkirakan merupakan pendatang atau wisatawan.

Untuk itu, dengan meningkatnya populasi dan pesatnya pembangunan, Rajiv menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat sekitar harus tetap menjadi prioritas. Ia berharap Pulau Serangan tidak hanya menjadi pusat investasi, tetapi juga tetap menjadi rumah yang layak bagi warga lokal yang telah lama bergantung pada laut dan usaha kecil. (Safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...