Connect with us

Politik

Rajiv Desak Bulog Perketat Pengawasan untuk Cegah Praktik Penukaran Karung Beras

Published

on

JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Bulog memperketat pengawasan untuk mengantisipasi dugaan praktik penukaran karung beras Bulog dengan kemasan beras premium. Para pedagang di Cipinang mengungkap adanya indikasi praktik tersebut.

Izin Pak Kepala Bulog, saya dapat WA dari pedagang di Cipinang. Tadinya mereka mau beraudiensi dengan kami di Komisi IV, tapi karena ada raker, kirim saja bukti video dan suratnya,” ujar Rajiv dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Bulog, Bapanas, RNI, dan PT Pupuk, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat) itu mengungkapkan, jika praktik itu benar maka pengawasan internal Bulog patut dipertanyakan.

Ia mengingatkan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya sudah menegaskan bahwa praktik penukaran karung harus dilaporkan ke polisi.

Tadi saya amati Kepala Bapanas mengatakan kalau ada tukar karung, sama-sama kita lapor polisi. Iya saya sepakat, tapi pertanyaan saya, fungsi pengawasan Kepala Bulog dan lain-lainnya bagaimana? Saya juga tahu kalau orang salah, lapor polisi, Pak!” tegasnya.

Rajiv menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar kasus semacam itu tidak mengganggu upaya menuju swasembada pangan. Terlebih, jika Bulog tidak mampu menyerap gabah saat musim panen, harga gabah bisa anjlok. Pada akhirnya akan merugikan petani dan menghambat program ketahanan pangan nasional.

Kalau ini enggak bisa diberesin, kita mau swasembada pangan, nanti ketika panen jangan sampai Bulog tidak bisa menyerap. Ujung-ujungnya nanti harga gabahnya turun, gagal lagi swasembada pangan,” paparnya.

Lebih lanjut, Rajiv meminta Kepala Bulog menjelaskan secara teknis bagaimana pengawasan dilakukan agar kejadian seperti itu tidak terulang. Ia juga mengingatkan agar pejabat terkait fokus pada tugasnya tanpa selalu membawa nama Presiden.

Advertisement

Kita semua di sini bela Presiden, harusnya malu kalau pejabat-pejabat mitra Komisi IV ngomong Pak Presiden. Malu sama Ketua saya. Kita di sini biasa-biasa saja kok. Jelaskan teknisnya secara profesional,” pungkasnya.

(Safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...