Connect with us

Politik

Furtasan Ali: Masalah Kesejahteraan Guru Harus Diselesaikan dengan Solusi Konkret

Published

on

JAKARTA (6 Februari): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, H Furtasan Ali Yusuf, menegaskan bahwa permasalahan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian bersama serta segera diselesaikan dengan solusi yang konkret dari pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR saat menerima pengaduan terkait kesejahteraan guru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebagai seorang guru dengan pengalaman mengajar selama 34 tahun, Furtasan mengaku sangat memahami tantangan yang dihadapi para pendidik. Ia menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait rekrutmen, kompetensi, serta kepastian status tenaga pendidik agar lebih adil dan transparan.

Saya sudah tahu permasalahannya, tinggal saya kerucutkan nanti rapat kerja dengan Dirjen GTKPD (Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru). Nanti saya langsung to the point ke persoalannya. Pokoknya kita selesaikan sampai tuntas,” ujar legislator asal Dapil Banten II itu.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah organisasi guru seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS), PLPG Indonesia, serta Forum Guru Swasta Nasional Passing Grade 2023 turut menyampaikan aspirasi mereka.

Isu yang dibahas meliputi peningkatan kesejahteraan guru sekolah swasta dan madrasah swasta (non-ASN), tunjangan profesi guru (TPG), serta permasalahan tenaga honorer, seleksi CPNS, dan PPPK.

Advertisement

Furtasan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada regulasi baru, tetapi juga menyelesaikan permasalahan lama yang selama ini menghambat kesejahteraan guru.

Dia berharap dengan sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia semakin berkualitas, adil, dan berkelanjutan.

Jangan bikin kebijakan baru tapi usahakan kebijakan yang lama ini kita selesaikan, karena permasalahan ini seperti benang kusut harus kita urai satu per satu,” tegasnya.

(WH/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...