Pengabdian Politik bukan Kerja Instan

JAKARTA (5 April): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, meyakini pengabdian di bidang politik lahir dari kerja jangka panjang. Bukan sekadar kerja instan, tapi mewakafkan diri untuk masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk itu ia berupaya untuk berperan secara optimal melalui ikhtiar legislasi dan pengawasan agar tujuan bernegara dapat tercapai.

“Kerja politik itu kerja jangka panjang, bukan kerja instan,” ujar Rajiv dalam Podcast ORATOR Fraksi Partai NasDem DPR RI, Sabtu (5/4/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menyatakan, perlu kerja optimal dalam memikat hati pemilih sehingga mereka percaya bahwa dirinya dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya mulai lebih awal, karena sadar bukan orang asli dari daerah pemilihan saya di Jawa Barat II. Jadi saya harus dikenal dulu agar bisa dipilih,” ungkapnya.

Rajiv yang ditugaskan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup pun menunjukkan perannya dalam sejumlah isu strategis.

Salah satunya, terkait ketimpangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk sektor pertambangan.

“Ngurus IPPKH itu sulit dan tidak seimbang. Banyak tambang yang izinnya tak sesuai dengan kawasan hutan yang digunakan. Akhirnya, ada yang nekat overlap masuk hutan tanpa izin,” paparnya.

Rajiv menilai, psikologi pelaku usaha mayoritas dapat memahami peraturan yang harus berdasarkan asas keadilan dan proses yang transparan.

Termasuk, ia menyoroti ketimpangan dalam pengawasan perusahaan tambang. Beberapa perusahaan yang mendapat izin lahan yang luas, namun hanya menggarap sebagian kecil dari lahan tersebut.

Ia mendorong agar izin dievaluasi dan lahan yang tak tergarap bisa dialihkan ke pengusaha lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, terkait isu lingkungan pun tak luput dari perhatian Rajiv. Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap reklamasi dan reboisasi. Maka, ia meminta pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar, tapi juga memberi apresiasi kepada yang taat aturan.

“Saya minta jangan cuma tindak, tapi juga beri reward pada yang patuh. Supaya ada keseimbangan antara punishment dan penghargaan,” tegasnya.

Untuk itu, ia bukan ingin berlakon keras dalam sejumlah isu strategis. Melainkan, ingin memastikan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dan sesuai dengan harapan.

“Bukan mau galak. Tapi saya hanya ingin mereka kerja benar. Kalau kerja benar, hasilnya juga baik untuk presiden dan rakyat,” pungkasnya.

Simak selengkapnya dalam Podcast ORATOR Fraksi Partai NasDem DPR RI.

(Safa/*)