Bentrokan PSU di Puncak Jaya Harus Dibawa ke Ranah Hukum

JAKARTA (8 April): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak agar bentrokan yang terjadi pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, harus dibawa ke ranah hukum. Bentrok antara pendukung paslon tersebut menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 658 terluka.

“Bentrokan yang terjadi adalah konflik politis yang menyebabkan warga menjadi korban,” kata Rifqi, Senin (7/4/2025).

Ia meminta agar aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, memastikan situasi aman. Pelaksanaan PSU di beberapa tempat bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, melainkan juga seluruh pemangku kebijakan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terkait pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, khususnya di Papua, karena rawan terjadi konflik dan bisa mengakibatkan korban jiwa.

“Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan pilkada kita hari ini,” ungkap legislator Partai NasDem itu.

Rifqi pun menyinggung ide terkait dengan perubahan sistem pilkada yang dinilai bisa menjadi solusi ke depan, seperti pilkada oleh DPRD setempat atau pilkada yang dilaksanakan secara asimetris.

“Pilkada asimetris adalah setiap tempat memiliki cara dan mekanisme pilkada tersendiri. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah tergantung pada berbagai macam variabel, termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.

Beberapa hal tersebut, lanjut Rifqi, juga akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi paket undang-undang politik. Termasuk di dalamnya terkait dengan Undang-Undang Pilkada.

Sebelumnya, Polres Puncak Jaya menyatakan bentrokan terjadi antara dua kelompok pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di daerah itu, Rabu, 2 April 2025. Bentrokan menyebabkan 59 orang terluka akibat terkena panah.

Selain itu, bentrokan menyebabkan delapan rumah dan honai (rumah adat tradisional suku Dani) ludes terbakar.

Satgas Operasi Damai Cartenz mencatat sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025, konflik antarpendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya sudah menyebabkan 12 warga tewas, 658 orang terluka, serta 201 bangunan rumah dibakar massa.

(metrotvnews/*)