Connect with us

Politik

Firman Soebagyo: Kekurangan Anggaran dan Lemahnya Penegakan Hukum Sebab Utama Maraknya Karhutla

Published

12 bulan ago

on

Firman Soebagyo
rnAnggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti keprihatinannya tentang anggaran yang masih minim dan lemahnya penegakan hukum terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini ia sampaikan dalam forum Dialektika DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/07/2025).rn“Kita ini punya undang-undang yang melarang pembakaran hutan, seperti UU No. 41 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi kenyataannya penegakan hukumnya masih lemah,” ujar Firman. rnMeski demikian, ia juga memahami bahwa terdapat regulasi yang mengizinkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan seluas 2 hektar. Regulasi ini merupakan celah yang memiliki potensi untuk disalahgunakan. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal, dan wajib memberitahukan kepada kepala desa.rnFirman juga menjelaskan bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran, bahkan diduga terlibat dalam praktik pembakaran hutan secara ilegal. “Kalau di belakangnya ada baju hijau, baju coklat, dan bahkan oknum legislatif, penegakan hukum bisa melemah,” ujarnya.rnDari sisi anggaran, Firman menyoroti bahwa alokasi dana untuk sektor kehutanan di APBN sangat tidak memadai. “Anggarannya tidak pernah mencapai 10 triliun, padahal kita punya hutan tropis terbesar keempat di dunia,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.rnIa menilai minimnya anggaran berdampak langsung pada kurangnya kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan sumber daya manusia di lapangan.rnDi sisi lain, ia juga menyadari kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menurutnya masih sangat terbatas. Hal itu karena terbebani banyak tugas lintas bencana, tetapi tidak mendapat dukungan sumber daya dan peralatan yang memadai, termasuk kurangnya helikopter dan pesawat pemantau titik api.rnSebagai solusi, Firman menyarankan agar dibentuk lembaga baru yang dikhususkan untuk menangani perlindungan lingkungan dan kebakaran hutan. Hal ini mencontoh negara Brasil yang memiliki lembaga IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). “IBAMA itu memiliki kewenangan kuat sebagai regulator sekaligus penegak hukum. Kita perlu lembaga semacam ini di Indonesia,” tegasnya.rnFirman berharap pemerintah dapat segera membenahi struktur kelembagaan, meningkatkan anggaran, dan memperkuat edukasi publik serta koordinasi lintas kementerian untuk mengatasi persoalan ini secara sistemik. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...