Connect with us

Politik

Firman Soebagyo: Kekurangan Anggaran dan Lemahnya Penegakan Hukum Sebab Utama Maraknya Karhutla

Published

1 tahun ago

on

Firman Soebagyo
rnAnggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti keprihatinannya tentang anggaran yang masih minim dan lemahnya penegakan hukum terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini ia sampaikan dalam forum Dialektika DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/07/2025).rn“Kita ini punya undang-undang yang melarang pembakaran hutan, seperti UU No. 41 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi kenyataannya penegakan hukumnya masih lemah,” ujar Firman. rnMeski demikian, ia juga memahami bahwa terdapat regulasi yang mengizinkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan seluas 2 hektar. Regulasi ini merupakan celah yang memiliki potensi untuk disalahgunakan. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal, dan wajib memberitahukan kepada kepala desa.rnFirman juga menjelaskan bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang melakukan pembiaran, bahkan diduga terlibat dalam praktik pembakaran hutan secara ilegal. “Kalau di belakangnya ada baju hijau, baju coklat, dan bahkan oknum legislatif, penegakan hukum bisa melemah,” ujarnya.rnDari sisi anggaran, Firman menyoroti bahwa alokasi dana untuk sektor kehutanan di APBN sangat tidak memadai. “Anggarannya tidak pernah mencapai 10 triliun, padahal kita punya hutan tropis terbesar keempat di dunia,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.rnIa menilai minimnya anggaran berdampak langsung pada kurangnya kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan sumber daya manusia di lapangan.rnDi sisi lain, ia juga menyadari kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menurutnya masih sangat terbatas. Hal itu karena terbebani banyak tugas lintas bencana, tetapi tidak mendapat dukungan sumber daya dan peralatan yang memadai, termasuk kurangnya helikopter dan pesawat pemantau titik api.rnSebagai solusi, Firman menyarankan agar dibentuk lembaga baru yang dikhususkan untuk menangani perlindungan lingkungan dan kebakaran hutan. Hal ini mencontoh negara Brasil yang memiliki lembaga IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). “IBAMA itu memiliki kewenangan kuat sebagai regulator sekaligus penegak hukum. Kita perlu lembaga semacam ini di Indonesia,” tegasnya.rnFirman berharap pemerintah dapat segera membenahi struktur kelembagaan, meningkatkan anggaran, dan memperkuat edukasi publik serta koordinasi lintas kementerian untuk mengatasi persoalan ini secara sistemik. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik6 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik6 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik6 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik6 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik6 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik6 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik6 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik6 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik6 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik6 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...