Connect with us

Politik

Cegah Kekerasan Seksual, DPP Perempuan Bangsa Luncurkan Modul Anti Pencabulan di Pesantren

Published

11 bulan ago

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa meluncurkan Modul Pesantren Anti Pencabulan dalam Workshop Anti Pencabulan di Pesantren yang dirangkaikan dengan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 29–30 Agustus 2025. Langkah ini untuk membangun sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.rnKetua Umum DPP Perempuan Bangsa, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, mengatakan modul ini dirancang sebagai panduan mengenali, mencegah, dan menangani kasus kekerasan seksual di pesantren. Ia menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan seksual. “Ini adalah wujud tanggung jawab moral dan spiritual kita untuk menjaga kehormatan santri,” ujarnya.rnWorkshop ini dihadiri ratusan tokoh perempuan dan pengasuh pesantren dari berbagai daerah termasuk Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa Hj. Rustini Murtadho Muhaimin. Sejumlah narasumber hadir, di antaranya KH. Husein Muhammad, KH. Faqihudin Abdul Qodir, dan Nyai Hj. Badriyah Fayumi, yang membahas strategi pencegahan dari aspek syariah, psikologis, kesehatan reproduksi, hingga kepengasuhan santri.rnNihayatul menjelaskan modul anti pencabulan di pesantren hadir bukan untuk menyudutkan institusi pesantren. Melainkan sebagai alat edukasi dan pencegahan demi melindungi kehormatan serta keselamatan generasi muda. “Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan setiap individu, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pelindung yang adil bagi kaum yang lemah,” ujarnya.rnWakil Ketua Komisi IX DPR ini mengungkapkan tiga pilar utama dalam menghadapi isu kekerasan seksual di pesantren yakni kewaspadaan dini, tanggung jawab kolektif, dan tindakan konkret di lapangan. Menurutnya ketiga pilar ini menjadi inti panduan dalam modul anti pencabulan di pesantren yang dirilis Perempuan Bangsa. “Modul ini disusun sesederhana mungkin sehingga bisa dipraktekkan secara langsung oleh pengasuh dan pengurus pesantren di tanah air,” katanya.rnKetua Dewan Pembina Perempuan Bangsa Hj. Rustini Murtadho Muhaimin, menambahkan, pencegahan membutuhkan pendekatan menyeluruh mulai dari edukasi, peningkatan kewaspadaan, hingga kebijakan perlindungan korban yang jelas agar santri tidak takut melapor. Menurutnya pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan remeh di tanah air. “Data Komnas Perempuan 2020 mencatat 19 persen kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Fakta ini tentu sangat memprihatinkan karena lembaga pendidikan harusnya menjadi salah satu medium pencegahan pencabulan tetapi malah menjadi ruang besar bagi terjadinya kekerasan seksual,” katanya.rnRustini memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus pusat Perempuan Bangsa yang menginisiasi sekaligus meluncurkan modul anti pencabulan terutama di lembaga pesantren. Menurutnya langkah ini bisa menjadi insipirasi lembaga-lembaga publik lainnya. “Peluncuran modul anti pencabulan di pesantren kami harap menjadi pionir bagi munculnya modul-modul anti pencabulan di berbagai lembaga publik terutama lembaga-lembaga pendidikan,” ujarnya.rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...