Politik
Harga Pupuk Turun, Produksi Naik, Budisatrio Sebut Sektor Pertanian Makin Kuat di Bawah Presiden Prabowo
Published
9 bulan agoon
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen dinilai sebagai langkah tepat dan menjadi kado istimewa bertepatan dengan satu tahun pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyambut baik keputusan tersebut dan menilai kebijakan itu akan memperkuat fondasi sektor pertanian nasional.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan dukungan penuh Kementerian Pertanian dan para petani, sektor pertanian telah menunjukkan kemajuan signifikan selama satu tahun terakhir,” ujar Budisatrio di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia itu menyebut keberhasilan pemerintah sudah terasa hingga ke akar rumput, mulai dari meningkatnya produksi padi, cadangan beras yang tinggi, hingga harga pupuk yang lebih terjangkau.
Ia menambahkan, penyederhanaan regulasi serta stabilitas harga pembelian gabah dan jagung turut memperkuat kesejahteraan petani.
“Kondisi ini ikut menekan angka kemiskinan dan menjaga inflasi tetap terkendali,” ujarnya.
Budisatrio juga mengapresiasi target pemerintah mewujudkan swasembada pangan melalui peningkatan luas tanam dan produktivitas. Menurutnya, penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi akan membuat penyaluran lebih efisien.
“Langkah ini efektif karena pupuk langsung diterima petani. Program ini juga diperkuat dengan kebijakan ‘7 Tepat’: tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, mutu, dan sasaran,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia, Suroyo, turut menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
“Selama satu tahun terakhir, Pemuda Tani aktif menanam dan panen raya padi, jagung, dan tanaman perkebunan untuk memperkuat swasembada pangan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai Rabu (22/10/2025), sebagaimana tertuang dalam Kepmentan Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan ini merupakan sejarah baru karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk.
“Atas arahan Bapak Presiden, harga pupuk turun 20 persen dan berlaku mulai hari ini,” ujarnya.
Amran memastikan, penurunan harga diikuti peningkatan subsidi hasil efisiensi anggaran tanpa menambah beban APBN.
“Penurunan ini bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
You may like
Wamenhan Donny Buka Turnamen Tenis Beregu Alusmanis V Tahun 2026 Di Mabesau Jakarta
Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan Dorong Personel Kemhan Tingkatkan Kapasitas dan Jaga Kekompakan
Satrio Dimas: Hampir 90 Persen Bantuan Politik Gerindra Kembali ke Masyarakat Lewat Pendidikan Politik
Wamenhan RI Terima Audiensi Wali Kota Subulussalam, Bahas Penguatan Pendidikan dan Pertahanan Daerah
Rokhmat Ardiyan Bawa Listrik Gratis ke Desa Jambar, Siap Perjuangkan Infrastruktur Warga
Tebar Kepedulian, Bahtra Banong Salurkan Sembako bagi Warga Kurang Mampu di Kendari
Danang Wicaksana: Gerindra Komitmen untuk Transparansi, Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Selalu Terbuka dan Akuntabel
Sekjen Kemhan Tutup Diklat SPPI 2026, Lulusan SPPI Siap Jadi Penggerak Pembangunan Desa dan Pesisir
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

