Connect with us

Politik

Syafruddin Desak Menkeu Tinjau Ulang Ketidakadilan Pemotongan Dana Bagi Hasil Kaltim

Published

8 bulan ago

on

rnAnggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan pemotongan dana transfer ke daerah untuk Kaltim, terutama dalam skema Dana Bagi Hasil. Sebagai wakilnya rakyat Kalimantan Timur, Syafruddin lantas menyerukan kepada Menteri Keuangan agar meninjau ulang potongan atau pengurangan dana transfer ke daerah khususnya untuk ke Kalimantan Timur tersebut yang dinilainya sangat merugikan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.rn“Kalimantan Timur ini tidak ada alasan untuk dipotong dana transfer daerahnya terutama dalam skema yang disebut dengan dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu saya setuju itu bukan pemberian, itu haknya daerah. Kenapa? Karena yang merasakan langsung dari dampak pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur adalah kami rakyat Kalimantan Timur,” tegas Syafruddin saat Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim) Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).rnSyafruddin mengingatkan rakyat Kaltim selama ini menanggung langsung dampak berat dari eksploitasi sumber daya alam mulai dari banjir, longsor, kerusakan air, hingga degradasi lingkungan. Karena itu, pemotongan DBH dinilai tidak hanya tidak logis, tetapi juga tidak adil.rnLebih lanjut, Legislator Fraksi PKB tersebut menambahkan pemotongan untuk Kalimantan Timur jauh lebih drastis dibandingkan provinsi lain. “Saya sedih daerah lain dipotong 25 persen 30 persen, Kalimantan Timur dipotong 73 persen, jauh sekali. Artinya dimana letak keadilannya ini? Mestinya kalau mau adil ya sudah diratakan potongnya 30 persen rata itu baru adil, tapi kok Kalimantan timur diperlakukan tidak adil,” tandas Syafruddin. rnSyafruddin juga menjelaskan selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sejak awal sudah menyampaikan keberatan terhadap skema pemotongan Dana Transfer Daerah tersebut,  Bahkan melalui perjuangan,  alokasi Dana Transfer ke Daerah yang semula direncanakan Rp 650 triliun akhirnya meningkat menjadi Rp 693 triliun. Namun, mekanisme internal di Kementerian Keuangan tetap dinilai tidak memiliki SOP yang jelas.rnMengakhiri paparannya, Syafruddin menekankan bahwa kehadiran Fraksi Kaltim menunjukkan keterbukaan DPR RI untuk aspirasi rakyat. “DPR RI adalah rumah rakyat. Tempat masyarakat menyampaikan harapan dan uneg-unegnya. Komisi XII akan terus membuka ruang itu bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Kalimantan Timur,” tutur Syafruddin. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...