Connect with us

Politik

Syafruddin Desak Menkeu Tinjau Ulang Ketidakadilan Pemotongan Dana Bagi Hasil Kaltim

Published

11 bulan ago

on

rnAnggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan pemotongan dana transfer ke daerah untuk Kaltim, terutama dalam skema Dana Bagi Hasil. Sebagai wakilnya rakyat Kalimantan Timur, Syafruddin lantas menyerukan kepada Menteri Keuangan agar meninjau ulang potongan atau pengurangan dana transfer ke daerah khususnya untuk ke Kalimantan Timur tersebut yang dinilainya sangat merugikan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.rn“Kalimantan Timur ini tidak ada alasan untuk dipotong dana transfer daerahnya terutama dalam skema yang disebut dengan dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu saya setuju itu bukan pemberian, itu haknya daerah. Kenapa? Karena yang merasakan langsung dari dampak pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur adalah kami rakyat Kalimantan Timur,” tegas Syafruddin saat Rapat Audiensi Komisi XII DPR RI bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim) Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).rnSyafruddin mengingatkan rakyat Kaltim selama ini menanggung langsung dampak berat dari eksploitasi sumber daya alam mulai dari banjir, longsor, kerusakan air, hingga degradasi lingkungan. Karena itu, pemotongan DBH dinilai tidak hanya tidak logis, tetapi juga tidak adil.rnLebih lanjut, Legislator Fraksi PKB tersebut menambahkan pemotongan untuk Kalimantan Timur jauh lebih drastis dibandingkan provinsi lain. “Saya sedih daerah lain dipotong 25 persen 30 persen, Kalimantan Timur dipotong 73 persen, jauh sekali. Artinya dimana letak keadilannya ini? Mestinya kalau mau adil ya sudah diratakan potongnya 30 persen rata itu baru adil, tapi kok Kalimantan timur diperlakukan tidak adil,” tandas Syafruddin. rnSyafruddin juga menjelaskan selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sejak awal sudah menyampaikan keberatan terhadap skema pemotongan Dana Transfer Daerah tersebut,  Bahkan melalui perjuangan,  alokasi Dana Transfer ke Daerah yang semula direncanakan Rp 650 triliun akhirnya meningkat menjadi Rp 693 triliun. Namun, mekanisme internal di Kementerian Keuangan tetap dinilai tidak memiliki SOP yang jelas.rnMengakhiri paparannya, Syafruddin menekankan bahwa kehadiran Fraksi Kaltim menunjukkan keterbukaan DPR RI untuk aspirasi rakyat. “DPR RI adalah rumah rakyat. Tempat masyarakat menyampaikan harapan dan uneg-unegnya. Komisi XII akan terus membuka ruang itu bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Kalimantan Timur,” tutur Syafruddin. rn
Related Topics:
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa BKSAP Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa
Politik6 hari ago

BKSAP DPR RI Dorong Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina dalam Dialog dengan Parlemen Eropa

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penyelesaian berbagai konflik global melalui dialog dan diplomasi dalam pertemuan Friendly Talk...
Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos Guna Bersaing Global
Politik6 hari ago

Samuel Wattimena Dorong Anak Muda Minati Kerajinan Kain Ulos

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Samuel Wattimena  menekankan pentingnya identitas masing-masing daerah, khususnya terkait pembuatan ulos, yaitu...
BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital BURT DPR Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital
Politik6 hari ago

BURT DPR RI Tinjau Pelayanan Jamkestama di RSU Bogor Senior Hospital

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital...
Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global
Politik6 hari ago

Syahrul Aidi Maazat: Kabupaten Toba Perlu Perkuat Branding dan Inovasi Daerah untuk Go Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat  mendorong adanya pembentukan branding untuk potensi pariwisata di Kabupaten Toba....
Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
Politik6 hari ago

Alex Indra Lukman: Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak...
Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla
Politik6 hari ago

Mohammad Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan...
Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Bencana
Politik6 hari ago

Didik Haryadi Minta OJK Relaksasi Segera Terbitkan Kredit UMKM Terdampak Bencana

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi...
Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan: Penegakan Hukum Harus Transparan
Politik6 hari ago

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Puan Maharani: Penegakan Hukum Harus Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan...
Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
Politik6 hari ago

Pulihkan Hak Korban, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif,...
Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
Politik6 hari ago

Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Sukanta: Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan...