Connect with us

Politik

Angka Putus Sekolah Turun 20,1 Persen, Muhammad Hilman Mufidi: Pemerintah Harus Semakin Bekerja Keras

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi mengapresiasi capaian pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025, angka putus sekolah mengalami penurunan pada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Penurunan paling signifikan terjadi pada jenjang SMA dan SMK.

Pada tahun ajaran 2024/2025, jumlah total angka putus sekolah tercatat sekitar 66.866 siswa. Angka tersebut menurun sekitar 20,1 persen dibandingkan tahun ajaran 2020/2021 yang mencapai 83.724 siswa.

Politisi yang akrab disapa Gus Hilman itu menilai capaian tersebut menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan menjaga keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

“Penurunan angka putus sekolah tentu patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kerja keras pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujar legislator asal Dapil Jawa Timur II itu.

Advertisement

Meski demikian, Gus Hilman mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, angka putus sekolah yang masih mencapai puluhan ribu siswa menjadi tantangan besar yang harus terus diatasi secara serius dan berkelanjutan.

“Pemerintah tidak boleh berpuas diri karena angka putus sekolah masih sangat tinggi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka tersebut,” tegasnya.

Gus Hilman menekankan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Karena itu, berbagai faktor penyebab putus sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, akses pendidikan, hingga faktor sosial harus ditangani secara komprehensif.

“Jumlah siswa putus sekolah harus dicegah agar anak-anak Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan semakin meningkat,” katanya.

Komisi X DPR RI, lanjut Gus Hilman, akan terus mendorong penguatan kebijakan pendidikan yang berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...