Connect with us

Politik

Polemik Pidato Presiden di Nganjuk, Bahtra Banong Minta Publik Lihat Secara Utuh

Published

on

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti polemik pidato Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk terkait pernyataan “orang desa tidak pakai dolar”. Menurutnya, polemik tersebut muncul akibat potongan video yang tidak menampilkan konteks pidato secara utuh.

Bahtra menilai narasi yang berkembang di media sosial cenderung menggiring opini seolah Presiden Prabowo menganggap nilai tukar dolar tidak penting bagi ekonomi nasional. Padahal, jika pidato tersebut disimak secara lengkap, Presiden justru sedang menyampaikan pesan optimisme dan kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh tekanan.

“Pidato Presiden dipotong hanya pada satu kalimat, lalu dibangun framing seolah Presiden tidak memahami dampak dolar terhadap ekonomi. Itu jelas keliru dan tidak fair. Kalau didengar utuh, Presiden sedang mengajak rakyat untuk tidak panik karena fundamental ekonomi Indonesia kuat,” ujar Bahtra, Selasa (18/05/2026).

Bahtra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memahami dinamika ekonomi global, termasuk dampak perang dagang, ketidakpastian geopolitik, serta tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang. Namun, sebagai kepala negara, Presiden memiliki tanggung jawab menjaga psikologi publik dan membangun optimisme nasional.

“Presiden tidak ingin rakyat dibebani rasa takut berlebihan. Pesan beliau sederhana, jangan mudah panik dan jangan mudah merasa Indonesia akan kolaps hanya karena tekanan global. Kita punya kekuatan ekonomi domestik yang besar,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Advertisement

Ia menambahkan bahwa pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” merupakan bentuk komunikasi sederhana untuk menggambarkan bahwa ekonomi rakyat di tingkat bawah tetap bergerak dan bertahan karena ditopang sektor riil domestik.

“Artinya ekonomi rakyat kita punya daya tahan karena bertumpu pada produksi dan konsumsi dalam negeri,” jelas Bahtra.

Bahtra juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tengah menjalankan agenda besar kemandirian ekonomi nasional melalui program hilirisasi industri, swasembada pangan, ketahanan energi, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, industrialisasi nasional, hingga peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

“Justru inti pidato Presiden adalah bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian ekonomi. Kita memperkuat hilirisasi, memperbesar ekspor, mengurangi ketergantungan impor, dan membangun kekuatan produksi nasional. Banyak program prioritas pemerintah yang basisnya kekuatan domestik, bukan ketergantungan terhadap dolar,” lanjutnya.

Menurut Bahtra, narasi pesimisme yang terus dibangun oleh pihak tertentu terhadap kondisi ekonomi nasional justru berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan psikologi pasar.

Advertisement

“Dalam situasi global yang sulit, bangsa ini membutuhkan optimisme dan kepercayaan diri. Presiden Prabowo sedang membangun semangat itu. Jangan setiap pernyataan dipotong lalu dijadikan bahan propaganda politik,” ucapnya.

Bahtra pun mengajak masyarakat untuk melihat pidato Presiden secara utuh, objektif, dan substansial, bukan hanya melalui potongan narasi yang menyesatkan.

“Presiden Prabowo sedang menyampaikan pesan besar bahwa Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan terus melangkah menuju kemandirian ekonomi nasional,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...