Politik
Presiden Prabowo: Proyek yang Didukung Pemerintah Harus Hasilkan Nilai Tambah dan Pekerjaan
Published
4 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri panen raya udang dan meninjau proses sortir hasil panen di kawasan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).
Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa pemerintah akan terus memperluas pembangunan sektor-sektor produktif di berbagai daerah, khususnya sektor yang mampu menghasilkan sumber protein bagi masyarakat sekaligus berorientasi ekspor untuk meningkatkan devisa negara.
“Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita, dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan telah memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar memprioritaskan proyek-proyek yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kepala Negara, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari megahnya infrastruktur, tetapi sejauh mana manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
“Saya kasih petunjuk ke Kabinet, yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menekankan pentingnya efisiensi dan orientasi hasil dalam pembangunan nasional. Ia menilai pembangunan fasilitas fisik harus berjalan seiring dengan produktivitas nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Jadi, maaf, kita sekarang agak tunda lah bangun banyak kantor, kantor, kantor. Kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Kantor megah produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus, hasilnya banyak, penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” pungkas Presiden.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

