Politik
Dasco Tegaskan Diplomasi Prabowo Berorientasi Kepentingan Nasional dan Respons Cepat Global
Published
3 bulan agoon
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi kritik Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dasco, masukan yang bersifat substansial mengenai geopolitik layak menjadi bahan pertimbangan pemerintah, namun pembatasan frekuensi kunjungan Presiden tidak relevan dengan dinamika global saat ini.
“Kalau masukan soal substansi geopolitik, saya setuju itu dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Masukan yang baik tentu perlu didengar,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa frekuensi kunjungan Presiden ke luar negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, perkembangan global saat ini memiliki dampak langsung terhadap kondisi nasional sehingga membutuhkan respons cepat dan strategis dari kepala negara.
Dasco menilai Presiden memiliki strategi diplomasi tersendiri yang tidak dapat dibatasi berdasarkan jumlah perjalanan atau durasi kunjungan. Ia juga menekankan bahwa agenda luar negeri Presiden selama ini dilakukan secara singkat dan fokus pada kepentingan strategis nasional.
“Kalau kita lihat, kepergian Presiden ke luar negeri dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, membahas hal-hal yang diperlukan, kemudian kembali ke Indonesia,” katanya.
Terkait kunjungan mendadak Presiden ke luar negeri, Dasco menyebut hal itu merupakan konsekuensi dari situasi internasional yang berkembang cepat dan membutuhkan kehadiran serta keputusan langsung dari Presiden.
Karena itu, Dasco mengajak semua pihak untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat konstruktif serta berbasis substansi. Menurutnya, hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional dan arah kebijakan luar negeri lebih penting untuk dibahas dibandingkan memperdebatkan jumlah atau lamanya kunjungan Presiden ke luar negeri.
“Masukan yang substansial tentu akan selalu mendapat ruang. Namun jika hanya membatasi jumlah atau durasi kunjungan, saya pikir itu bukan persoalan yang substansial,” tegasnya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Meski mengakui pentingnya diplomasi internasional, Dino mengingatkan agar agenda perjalanan Presiden tetap mempertimbangkan efektivitas, prioritas nasional, dan kebutuhan penanganan berbagai persoalan di dalam negeri.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

