Politik
Sugiat Santoso Dukung Penguatan Anggaran Pemasyarakatan, Tekankan Pembinaan Warga Binaan
Published
3 bulan agoon
Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Namun, dukungan tersebut disertai permintaan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan rincian program kerja serta isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penggunaan anggaran, termasuk untuk memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya peningkatan program pembinaan bagi warga binaan agar mampu memberikan manfaat setelah kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga perlu mencakup pembentukan karakter dan kemampuan pendampingan sosial.
“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperkuat program pelatihan keterampilan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Warga binaan juga perlu dibekali keterampilan tertentu yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berkontribusi positif setelah selesai menjalani masa pidana,” ujar Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, negara telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, termasuk pembangunan lembaga pemasyarakatan dan berbagai fasilitas pendukung. Karena itu, program pembinaan harus mampu menghasilkan dampak yang nyata dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan kualitas warga binaan.
“Negara telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk sistem pemasyarakatan. Karena itu, pembinaan yang diberikan harus benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sugiat juga mendorong adanya penguatan program kemandirian ekonomi bagi warga binaan. Menurutnya, berbagai kegiatan produktif di dalam lembaga pemasyarakatan perlu terus dikembangkan sehingga dapat menjadi bekal keterampilan sekaligus meningkatkan produktivitas warga binaan selama menjalani masa pembinaan.
Ia berharap penguatan anggaran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat fungsi Balai Pemasyarakatan, serta mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
Menhan Tinjau Yonif TP 878/Galuh Pakuan, Tekankan Kesiapan Satuan dan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat
Kapal JMSDF JS Kunisaki Tiba di Kalimantan Barat, Dukungan Jepang untuk Penanganan Karhutla Siap Dioperasionalkan
Tinjau Fasilitas Pendidikan di Tengah Situasi Karhutla, Wapres Pastikan Keselamatan dan Kesehatan Siswa Jadi Prioritas
Temui Keluarga Petugas yang Gugur Saat Penanganan Karhutla, Wapres Sampaikan Duka Cita dan Penghormatan
Gandeng Pejuang Satwa, Wapres Kawal Perlindungan Satwa dan Habitatnya dalam Penanganan Karhutla di Kalimantan
Kadet KKRI Ditempa Jadi Generasi Tangguh: Belajar Hadapi Konflik, Kuasai Digital, hingga Kejar Cita-Cita
Wapres Kunjungi Pusat Rehabilitasi Orangutan di Kalteng, Pastikan Pemulihan Satwa dan Habitatnya dari Dampak Karhutla
Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan Hadapi Dampak Karhutla, Wapres Tekankan Prioritas Perlindungan Kelompok Rentan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

