Endipat Wijaya: KUR Harus Jadi Jalan UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Pinjaman

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI), dan APMIKINDO.

“Hari ini BAKN melakukan RDPU dengan KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM. Kami ingin mencari solusi terbaik untuk KUR di Indonesia, baik dari sisi penerima maupun tata kelola pelaksanaannya,” ujar Endipat di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai puluhan juta, UMKM menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, BAKN juga membahas pentingnya peran asosiasi dalam mendukung program KUR. Menurut Endipat, asosiasi memiliki jaringan hingga tingkat bawah sehingga dapat membantu pemerintah menjangkau calon penerima sekaligus memastikan program berjalan lebih efektif.

“Kita perlu peran asosiasi untuk membantu pemerintah dan penerima KUR karena mereka memiliki jaringan yang langsung menjangkau pelaku usaha di lapangan,” jelasnya.

Selain mendukung proses penyaluran, asosiasi juga diharapkan berperan dalam pembinaan pasca penerimaan KUR. Salah satu masukan yang mengemuka dalam RDPU adalah pentingnya kepastian pasar bagi produk UMKM.

“Ada usulan agar BUMN maupun perusahaan besar ikut membeli produk-produk UMKM penerima KUR. Jadi pemerintah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga membantu membuka pasar bagi hasil usaha mereka,” katanya.

Endipat menilai penguatan model bisnis dan pendampingan usaha juga menjadi faktor penting agar penerima KUR dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Perlu ada pedoman dan pembinaan yang jelas agar usaha mereka bisa tumbuh. Harapannya, usaha mikro bisa naik menjadi usaha menengah, bahkan berkembang menjadi usaha yang lebih besar,” tuturnya.

Terkait penyaluran KUR yang dinilai masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Endipat menilai hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Namun demikian, ia meyakini manfaat KUR telah dirasakan oleh pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

“Karena penduduk Pulau Jawa memang lebih besar, terlihat seolah berfokus di Jawa. Namun kami meyakini penyaluran KUR telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Endipat berharap UMKM terus berkembang dengan dukungan pemerintah, asosiasi, dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha.

“Kami berharap UMKM terus maju dengan dukungan pemerintah dan asosiasi. Melalui perlindungan, intervensi, dan kebijakan yang tepat, usaha kecil dan ultra mikro dapat tumbuh menjadi usaha yang lebih besar dan lebih kuat,” pungkasnya.