Dasco: DPR dan Pemerintah Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter demi Jaga Stabilitas Ekonomi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan DPR RI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang digelar di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Rapat tersebut dihadiri perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pimpinan DPR RI, serta anggota Komisi XI DPR RI.

“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi terhadap beberapa perkembangan yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco dalam konferensi pers.

Turut mendampingi dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, serta Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menjelaskan, stabilitas makro ekonomi menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Langkah-langkah fiskal dan moneter harus berjalan selaras agar mampu merespons dampak ketidakpastian global,” kata Mari Elka.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas. BI telah menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen yang turut mendorong meningkatnya aliran modal masuk ke pasar keuangan domestik. Selain itu, BI juga memperluas operasi moneter untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.

Di sektor fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga. Hingga Mei 2026, defisit APBN tercatat sebesar 0,7 persen dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga Desember 2026 serta menyiapkan tambahan likuiditas guna menjaga pertumbuhan kredit tetap berada pada level dua digit.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan sinergi antara DPR RI, Pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, termasuk dalam menjamin pasokan gas bagi industri nasional.