Politik
Ramson Siagian Soroti Kepatuhan DMO Batubara, Minta PLN Proaktif Amankan Pasokan Listrik
Published
3 minggu agoon
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menyoroti kepatuhan perusahaan tambang batubara terhadap kewajiban memenuhi kebutuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu diwarnai pembahasan mengenai kecukupan pasokan batubara kalori menengah untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sejumlah anggota dewan mempertanyakan kesiapan pasokan energi primer guna memastikan pasokan listrik nasional tetap aman.
Ramson mengingatkan bahwa sejak 2018 pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang memasok sedikitnya 25 persen dari total produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri melalui skema DMO. Ketentuan tersebut kini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022.
Menurut Ramson, PLN tidak cukup hanya mengandalkan kontrak pasokan, tetapi juga harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah dan perusahaan tambang agar kewajiban DMO benar-benar dijalankan.
“Ini bagaimana manajerial dari PLN merealisasikan ini. Bicara dengan Dirjen Batubara, bicara dengan Menteri ESDM. Kumpulkan perusahaan-perusahaannya,” tegas Ramson.
Legislator Gerindra itu menilai kepastian pasokan batubara merupakan faktor penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Karena itu, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai isu administratif semata, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Ramson juga mengingatkan pengalaman ketika lonjakan harga batubara dunia sempat mengganggu pasokan domestik hingga pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk menjamin kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.
Komisi XII DPR RI, lanjut Ramson, siap menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan persoalan pasokan energi primer dapat diselesaikan secara konkret. Hal itu sejalan dengan kesimpulan rapat yang mendorong PLN menerapkan sistem operasi yang semakin efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi primer sebagai fondasi keandalan sistem kelistrikan Indonesia.
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Komisi IV DPR Akan Panggil PT BSI, Titiek Soeharto: Tambang Harus Sejahterakan Masyarakat
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

